Pembenahan Belawan tak Bisa Parsial, Rico Waas: Legalitas Lahan Hingga Rob Harus Tuntas

topmetro.news, Medan – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan, pembenahan kawasan Belawan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.

Menurutnya, kawasan pesisir yang menjadi satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki laut itu membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari persoalan legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026).

Rico Waas menilai salah satu persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah legalitas lahan. Banyak kawasan permukiman berada di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan infrastruktur kerap terkendala.

“Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama,” ujarnya dalam pertemuan yang turut dihadiri Kaban Kesbangpol Andy Mario Siregar, Sekretaris Dinas P3APM dan Pengendalian Penduduk KB Medan Vianti Dewi Nasution, dan Camat Medan Belawan Robby Kurniawan itu.

Ia mencontohkan persoalan akses keluar jalan tol di Belawan yang sempat tidak jelas menjadi tanggung jawab siapa, apakah pemerintah, Pelindo atau pihak lainnya. Menurutnya, persoalan seperti itu menunjukkan masih perlunya sinkronisasi antarlembaga.

Karena itu, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan memastikan status kepemilikan lahan agar pembagian tanggung jawab pembangunan menjadi jelas.

Selain persoalan lahan, Rico Waas juga menyoroti perlunya penataan kawasan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang terus terjadi di Belawan.

Rico Waas mengungkapkan pada 15 atau 16 Juli mendatang dirinya dijadwalkan bertemu Kementerian PU untuk membahas pembangunan tanggul rob Belawan.

Ia berharap pembenahan Belawan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kawasan-kawasan kumuh, menurutnya, harus ditata dengan pendekatan yang humanis tanpa mengabaikan penegakan aturan.

“Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia,” katanya.

Sementara Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan Effendy menyatakan, organisasinya siap mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Medan di Belawan. Ia juga menyampaikan aspirasi warga Kampung Nelayan Seberang yang hingga kini masih kerap terdampak banjir pasang.

penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment