topmetro.news, Medan – Pemko Medan diminta tidak memberikan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam praktik judi online (judol) maupun penyalahgunaan narkoba.
Anggota Komisi I DPRD Medan Saipul Bahri SE, mendorong Inspektorat Kota Medan memperkuat pengawasan dan membantu Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam menegakkan disiplin aparatur.
Saipul menegaskan, apabila ada ASN yang terbukti terlibat dalam dua persoalan tersebut, maka harus diberikan tindakan tegas sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Menurutnya, perilaku tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat berdampak terhadap kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Jika memang ada ASN yang terlibat judol maupun narkoba, harus segera diperiksa dan diberikan sanksi tegas. Ini penting agar ada efek jera dan menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya,” ujar Saipul Bahri, Rabu (15/7/2026).
Politisi Partai NasDem itu mengatakan, pihaknya mendapat informasi adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dalam praktik judi online maupun penyalahgunaan narkoba.
Namun demikian, Saipul berharap informasi tersebut tidak benar dan meminta Inspektorat melakukan langkah pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kita berharap informasi itu tidak benar. Tetapi jika ada bukti keterlibatan, jangan dibiarkan. Harus ada tindakan agar persoalan ini tidak berkembang dan mencoreng institusi Pemko Medan,” katanya.
Menurut Saipul, ASN memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat sehingga harus mampu menjaga integritas, kedisiplinan, serta perilaku yang mencerminkan aparatur negara.
Ia mengingatkan, keterlibatan ASN dalam judi online dapat menimbulkan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarga, yang pada akhirnya dapat mengganggu pelaksanaan tugas di lingkungan kerja.
“Kalau sudah terjerumus judol atau narkoba, dampaknya bisa merembet ke banyak hal. Mulai dari masalah keluarga, menurunnya disiplin kerja, hingga berpotensi mengganggu pelayanan publik,” ungkapnya.
Karena itu, Saipul meminta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemko Medan meningkatkan pengawasan internal terhadap pegawai masing-masing. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar pelanggaran dapat diminimalisir.
“Pimpinan OPD harus lebih peka dan mengetahui kondisi bawahannya. Jangan hanya menunggu masalah muncul, tetapi lakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin,” ujarnya.
Saipul juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mengawasi kinerja aparatur. Apabila mengetahui adanya ASN yang terlibat judi online atau narkoba, masyarakat diminta segera melaporkan kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum.
“Jangan takut melapor jika memiliki informasi yang benar. Semua pihak harus ikut menjaga agar pemerintahan berjalan bersih dan berintegritas,” katanya.
Lebih lanjut, Saipul mengingatkan agar tidak ada pimpinan OPD yang berupaya melindungi bawahannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Kalau ada pimpinan yang sengaja menutupi atau membiarkan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi juga. Inspektorat harus menjalankan fungsinya secara maksimal dalam membantu Wali Kota menegakkan aturan dan disiplin ASN,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
