topmetro.news, Medan – Anggota Komisi I DPRD Medan Robi Barus SE MAP, minta pemko segera mengevaluasi dan mencopot Syerly dari jabatannya sebagai Lurah Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan.
Desakan tersebut disampaikan Robi menyusul sikap dan ucapan Syerly saat mendampingi kunjungan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ke Kelurahan Paya Pasir. Saat itu, seorang warga tengah menyampaikan keluhan dan aspirasi langsung kepada Wali Kota Medan.
Menurut Robi, tindakan dan ucapan lurah tersebut dinilai tidak pantas serta tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin wilayah.
“Kita meminta Pemko Medan segera mencopot Lurah Paya Pasir. Sikap dan ucapannya sangat konyol dan tidak beretika. Hal tersebut tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang pemimpin di wilayahnya,” ujar Robi Barus, Kamis (30/7/2026).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan itu menilai alasan bahwa ucapan tersebut hanya candaan karena mengenal warga yang bersangkutan tidak dapat dijadikan pembenaran.
Menurutnya, seorang pejabat publik harus mampu menempatkan diri, terlebih ketika sedang mendampingi kepala daerah dalam agenda pelayanan masyarakat.
“Walaupun dia mengenal warga tersebut, tidak seharusnya bercanda seperti itu. Apalagi saat itu ada Wali Kota Medan sebagai atasannya. Masyarakat tersebut juga tidak sedang bercanda, melainkan sedang serius menyampaikan permohonannya kepada kepala daerah,” tegasnya.
Robi mengatakan, pertemuan langsung antara masyarakat dan kepala daerah merupakan kesempatan penting yang harus dihargai oleh seluruh jajaran pemerintahan.
Sebagai pemimpin di tingkat kelurahan, lanjutnya, lurah seharusnya memberikan ruang dan dukungan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara nyaman.
“Pertemuan masyarakat dengan kepala daerah adalah momen yang harus dihormati. Bukan tempat untuk bercanda yang dapat membuat masyarakat merasa tidak dihargai. Seorang pejabat harus memahami kapan waktu untuk bercanda dan kapan harus bersikap serius,” katanya.
Robi juga meminta kejadian tersebut menjadi evaluasi bagi seluruh camat dan lurah di lingkungan Pemko Medan agar lebih memahami etika pelayanan publik.
Menurutnya, pejabat pemerintahan tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus memiliki sikap menghargai masyarakat yang menjadi bagian dari tanggung jawab pelayanan.
“Kejadian ini bukan hanya soal tidak menghormati Wali Kota Medan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap jabatan yang telah diberikan. Ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh camat dan lurah di Kota Medan,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
