topmetro.news, Medan – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan dr Faisal Arbie MBiomed, mengkritik sikap Kadis Perumahan, Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Jhon Ester Lase, yang dinilai kurang responsif terhadap komunikasi dengan anggota dewan.
Kritik tersebut disampaikan Faisal saat mengikuti Rapat Banggar DPRD Medan bersama jajaran Dinas Perkimcikataru di DPRD Medan, Minggu (16/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Faisal bahkan menyampaikan kekesalannya secara terbuka karena mengaku kesulitan menghubungi Jhon Ester Lase. Ia menyebut komunikasi tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dirinya sebagai wakil rakyat.
“Pak Kadis kok susah sekali dihubungi? Apa perlu saya belikan handphone pakai dana pribadi saya agar kami (anggota dewan) bisa mudah menghubungi bapak? Kita pelayan masyarakat, Pak. Kalau tidak mau repot diganggu, jangan jadi pejabat. Jadi staf saja, Pak. Sudah menjadi risiko pejabat untuk hal seperti itu,” cetus Faisal.
Menurut Faisal, persoalan komunikasi tersebut bukan pertama kali terjadi. Ia mengaku pada 4 Agustus 2026 telah beberapa kali menghubungi telepon Jhon Ester Lase, namun panggilan tersebut tidak kunjung diangkat dan tidak mendapat panggilan balik.
Persoalan itu kembali dipertanyakan Faisal dalam Rapat Banggar, Minggu (16/8/2026). Saat itu, Jhon Ester Lase disebut menjelaskan, bahwa dirinya telah mengetik jawaban atas pesan yang disampaikan, namun lupa mengirimkannya.
Faisal mengaku menyayangkan sikap tersebut, terlebih komunikasi yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan berkaitan dengan pelayanan publik dan aspirasi masyarakat.
“Apa pelayan masyarakat sesibuk itu? Wali Kota Medan Rico Waas saja sudah membuka ruang komunikasi dan menyatakan siap merespons serta menindaklanjuti setiap chat WhatsApp anggota DPRD Medan,” ujar Faisal kepada wartawan usai rapat.
Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, komunikasi yang hendak disampaikannya kepada Kadis Perkimcikataru berkaitan dengan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satunya mengenai pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan.
“Bukan hanya itu. Banyak hal yang harus dikomunikasikan, termasuk persoalan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan prioritas dan pelayanan kesehatan seperti Puskesmas,” ungkapnya.
Menurut Faisal, kepala OPD merupakan salah satu ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan responsif dinilai penting agar persoalan yang disampaikan masyarakat melalui DPRD dapat segera ditindaklanjuti.
Atas kondisi tersebut, Faisal mendorong Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan jabatan Jhon Ester Lase sebagai Kepala Dinas Perkimcikataru.
“Kita minta Wali Kota supaya mengevaluasi. Kita dorong dan dukung Penjabat Sekda Medan yang pekan lalu menyebut akan mengevaluasi jabatan Jhon Ester Lase,” tegas Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Medan ini.
Faisal berharap evaluasi tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan seluruh jajaran Pemko Medan memiliki komitmen yang sama dalam membangun komunikasi dengan DPRD serta merespons persoalan masyarakat secara cepat dan terbuka.
reporter | Thamrin Samosir
