TOPMETRO.NEWS – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan program vokasi industri di Sumatera Utara terkendala terbatasnya jumlah industri besar dan sedang. Akibatnya jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dibina oleh industri sangat kecil dibandingkan jumlah SMK yang ada di provinsi tersebut. Untuk itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan, sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1.775 SMK yang akan dibina dan dikerjasamakan dengan perusahaan industri dengan perkiraan jumlah tersertifikasi yang dihasilkan sebanyak 845.000 orang.
“Setelah peluncuran pada hari ini telah tercapai sebanyak 1.240 SMK dengan 412 perusahaan industri,” katanya pada acara Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Industri dalam Rangka Membangun Link an Match antara SMK dengan Industri di Sumatera Bagian Utara yang meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau, Senin (2/10/2017).
Ia mengatakan program vokasi industri ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, Kementerian Perindustrian meluncurkan program pendidikan vokasi industri dalam rangka membangun link and match antara SMK dengan Industri, dengan harapan SMK ke depan dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri.
Peluncuran program pendidikan vokasi industri, lanjutnya, telah dilaksanakan di wilayah pulau jawa melalui beberapa tahap. Tahap I di Jawa Timur, melibatkan 50 perusahaan industri dan 234 SMK oleh Bapak Wakil Presiden. Tahap ke-II di Jawa Tengah, melibatkan 117 perusahaan industri dan 392 SMK oleh kami bersama dengan Mendikbud. Tahap ke-III di Jawa Barat, melibatkan 141 perusahaan industri dan 393 SMK oleh Bapak Presiden Rl.
“Hari ini adalah tahap lanjutan di Sumatera Bagian Utara. Dimana dilakukan penandatanganan perjanjian antara industri dengan SMK. Jumlahnya 104 perusahaan industri dengan 221 SMK yang diantaranya adalah 52 perusahaan di Sumut bekerjasama dengan 113 SMK,” katanya.
Selain persoalan terbatasnya jumlah industri untuk program vokasi industri, katanya, berdasarkan hasil evaluasi terctata beberapa permasalahan yang ditemui pada SMK, seperti kurikulum pendidikan yang digunakan belum mengakomodir kebutuhan kompetensi di industri dan masih bersifat broadbased, sementara industri membutuhkan kompetensi yang lebih spesialis. Kemduian, peralatan praktikum di SMK kurang memadai dari segi jumlah dan teknologinya sangat tertinggal dari industri.
“Belum lagi jumlah guru bidang studi produktif masih sangat terbatas hanya 22% dari jumlah guru SMK dan kurang memiliki pengalaman dalam hal praktik di industri,” sebutnya.
Setelah Wilayah Sumatera bagian Utara pada hari ini. peluncuran Program Vokasi Industri alan diteruskan secara bertahap untuk provinsi DKI lakarta dan Banten, serta Sumatera bagian Selatan (Provinsi lambi. Bangkrut), Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung).
Semantera itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSI berterima kasih karena Sumatera Utara dipercaya menjadi tuan rumah peluncuran program pendidikan vokasi industri dan sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama antara 82 perusahaan industri dengan 214 SMK dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Kegiatan ini menurut Gubsu sangatlah penting dalam mewujudkan siswa SMK yang terampil, Inovatif.
Dijelaskan Gubsu, Provinsi terletak di Pulau Sumatera Indonesia beribukota Medan dengan luas area 72.981,23 Km, berpenduduk 14.551.960 jiwa terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan semboyan berkarya, hidup sejahtera, mulia berbudaya. Oleh karenanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan pemerataan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut Gubsu juga menyampaikan terimakasih kepada Presiden yang memberi perhatian terhadap SMK dengan lulusannya dan industri dengan kebutuhannya. Perhatian ini dalam bentuk kebijakan yang dirumuskan kedalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitaslisasi sekolah menengah kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia indonesia sesuai dengan “Nawacita Pemerintahan terkait pendidikan yakni, Meningkatan kualitas hidup manusia indonesia program “Indonesia Pintar” wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Meningkatan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan membangun sejumlah science and technopark di kawasan Politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana teknologi terkini. Melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.(TM/11)
