topmetro.news, PALEMBANG – Keputusan Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberhentikan Firdaus dari keanggotaan organisasi wartawan tertua di Indonesia memicu polemik. Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Sumatera Selatan, Jon Heri, menyoroti keputusan tersebut dan mendesak evaluasi terhadap kepemimpinan PWI Pusat.
Polemik ini mencuat setelah terbitnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat Nomor 98/X/DK/PWI-P/SK-SR/2026 tertanggal 14 Oktober 2026. Keputusan tersebut berisi pemberhentian penuh Firdaus dari keanggotaan PWI. Langkah itu memantik pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan, dasar pertimbangan, serta dampaknya terhadap soliditas organisasi pers nasional.
Jon Heri menilai keputusan yang menyangkut keanggotaan dan masa depan seorang tokoh organisasi harus dijalankan melalui mekanisme yang transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi maupun memperlebar perbedaan di tubuh PWI.
Sorotan Jon Heri juga mengarah pada kepemimpinan PWI Pusat, termasuk Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dan Atal S. Depari yang disebut dalam polemik tersebut. Ia mendorong evaluasi organisasi agar setiap keputusan strategis tetap berlandaskan aturan, etika organisasi, serta prinsip keadilan. Desakan evaluasi itu merupakan sikap dan pandangan Jon Heri, bukan keputusan resmi organisasi.
Persoalan ini turut menjadi perhatian di tengah pembahasan Hari Pers Nasional (HPN) 2027. Firdaus, yang menjabat Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, sebelumnya menyuarakan gagasan agar pelaksanaan HPN mengedepankan kebersamaan dan keterlibatan berbagai elemen pers. Perbedaan pandangan terkait penyelenggaraan HPN dan dinamika organisasi kemudian ikut mewarnai polemik yang berkembang.
Firdaus menyatakan menghormati keputusan yang diterbitkan, namun tetap berpegang pada gagasan HPN yang inklusif dan melibatkan seluruh unsur pers. Di sisi lain, berbagai pertanyaan mengenai proses pemberhentian dan dinamika internal organisasi perlu dijawab melalui penjelasan resmi serta mekanisme yang berlaku.
Polemik ini menjadi ujian bagi PWI Pusat untuk menjaga kepercayaan anggota dan publik. Transparansi, klarifikasi, serta ruang penyelesaian sesuai aturan organisasi dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi perpecahan berkepanjangan. Evaluasi yang didorong Jon Heri pun menempatkan akuntabilitas dan persatuan organisasi sebagai isu utama yang perlu mendapat perhatian.
Hingga berita ini disusun, pandangan Jon Heri mengenai perlunya evaluasi perlu ditempatkan sebagai pendapat pihak yang bersangkutan. Penjelasan resmi dari pihak-pihak yang disebut, termasuk mengenai dasar keputusan dan proses yang ditempuh, penting untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.
Penulis | Erris
