Pendapatan Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Pj Sekdaprov Sampaikan KUA-PPAS

topmetro.news, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan pendapatan daerah tahun anggaran 2027 mencapai Rp12,09 triliun. Target tersebut meningkat 3,71 persen dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp11,66 triliun.

Rancangan target pendapatan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut.

Penyampaian dokumen tersebut berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Timur menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 didasarkan pada sejumlah asumsi strategis. Pertimbangannya meliputi kapasitas fiskal daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pencapaian sasaran pembangunan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya penyesuaian belanja aparatur, bagi hasil pajak, pemenuhan belanja wajib, kebijakan transfer ke daerah, hingga penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Timur, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kemudian kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal, memperhitungkan penurunan dana transfer pusat (DAU, DAK, DBH), perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital. Stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi, fluktuasi harga energi, komoditas unggulan hingga daya beli masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, asumsi strategis lainnya mencakup penguatan transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, antisipasi terhadap potensi bencana, serta peningkatan kualitas pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pemprov Sumut juga berencana mengoptimalkan berbagai inovasi pembiayaan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan rancangan KUA-PPAS tersebut, pendapatan daerah Sumut tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp12.096.934.629.371. Jumlah ini meningkat Rp432.814.350.878 atau 3,71 persen dibandingkan target tahun 2026 sebesar Rp11.664.120.278.493.

Namun, peningkatan target pendapatan tersebut berlangsung di tengah penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah tahun anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp12.221.934.629.371. Angka tersebut meningkat Rp543.318.806.210 atau 4,65 persen dibandingkan tahun 2026 yang sebesar Rp11.678.615.823.161.

Timur mengakui, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itu, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin, dan berorientasi pada prioritas pembangunan.

“Kami menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin dan berbasis prioritas,” ungkapnya.

Ia menegaskan, program yang tumpang tindih, belum siap dilaksanakan, tidak mendukung sasaran pembangunan, atau tidak memberikan manfaat memadai perlu dirasionalisasi.

Langkah tersebut dinilai penting agar ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan produktif.

Timur berharap pembahasan bersama Banggar DPRD Sumut berlangsung secara terbuka, objektif, dan efektif dengan mengedepankan semangat kolaborasi.

Dengan demikian, APBD yang dihasilkan diharapkan sehat, berkualitas, berorientasi pada hasil, serta mampu mempercepat perwujudan visi Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga bersama anggota Banggar menyambut baik penyampaian dokumen KUA-PPAS APBD 2027.

Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas bersama hingga menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut Tahun Anggaran 2027.

Penulis | Erris 

Related posts

Leave a Comment