topmetro.news, Cibinong – Tragedi kematian Rini Rohmawati di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan serius terhadap sistem pengawasan dan perlindungan pekerja rumah tangga (ART) di Indonesia. Perkara yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Cibinong itu tidak hanya mengungkap persoalan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga membuka dugaan praktik kekerasan, pembatasan kebebasan, hingga tekanan terhadap pekerja rumah tangga.
Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada Selasa (10/11/2026) dinilai menjadi tamparan keras bagi upaya perlindungan ART. Penasihat hukum ketiga terdakwa, Irman Bunawolo, menilai kondisi tersebut memperlihatkan betapa rentannya posisi pekerja rumah tangga yang bekerja di lingkungan domestik dengan pengawasan terbatas.
Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa J mengaku pernah dipukul menggunakan botol Baygon karena menggunakan telepon seluler. Sementara terdakwa F mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditampar setelah diam-diam menggunakan telepon genggam milik majikan untuk menghubungi keluarganya di kampung halaman.
Menurut keterangan F, para pekerja tidak diperbolehkan menggunakan telepon genggam selama berada di rumah tersebut.
Persidangan juga mengungkap keterangan mengenai dugaan perintah dan ancaman yang mendahului peristiwa penyiraman air panas terhadap Rini pada 27 Mei 2026.
Terdakwa J mengaku sehari sebelum kejadian, tepatnya 26 Mei 2026, dirinya menerima instruksi secara lisan dari Mami, panggilan untuk Hotmaida, anak dari Opa dan Oma selaku pemilik rumah.
Instruksi tersebut berkaitan dengan hilangnya charger smartwatch milik Mami. J mengaku diminta menanyakan keberadaan barang tersebut kepada Rini dan menyiram korban menggunakan air panas apabila charger tidak ditemukan.
Bahkan, J menyampaikan dirinya mendapat ancaman akan mengalami perlakuan serupa apabila tidak menjalankan instruksi tersebut. Keterangan itu turut diperkuat terdakwa D yang mengaku mendengar langsung pembicaraan tersebut.
Irman Bunawolo menilai rangkaian keterangan tersebut harus menjadi perhatian serius. Pembatasan komunikasi, dugaan kekerasan, serta ancaman dalam hubungan kerja memperlihatkan persoalan mendasar mengenai keselamatan dan martabat pekerja rumah tangga.
“Ini menjadi tamparan bagi kita semua. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa praktik-praktik yang menyerupai perbudakan masih bisa terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern. Pekerja rumah tangga seolah kehilangan kebebasan, berada dalam tekanan, bahkan menghadapi ancaman dan kekerasan. Ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa,” ujar Irman.
Menurutnya, pekerjaan rumah tangga yang berlangsung di ruang privat tidak boleh dijadikan alasan bagi lemahnya pengawasan negara. Sebaliknya, karakteristik pekerjaan yang berada di dalam rumah pribadi justru membutuhkan perhatian lebih agar keselamatan dan hak-hak pekerja tidak terabaikan.
Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT). Namun, menurut Irman, keberadaan regulasi harus diikuti implementasi dan pengawasan nyata di lapangan.
“Pekerja rumah tangga juga pekerja yang memiliki hak atas keselamatan, martabat, kebebasan, dan perlakuan yang manusiawi. Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir memastikan hak-hak itu benar-benar terlindungi,” tambahnya.
Irman juga meminta agar proses hukum tidak berhenti hanya pada tiga orang yang saat ini telah menjadi terdakwa. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, penyidik diharapkan menelusuri dan memprosesnya sesuai ketentuan hukum.
“Apabila terbukti ada pihak lain yang memerintahkan, mengancam, atau memiliki peran dalam peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, pihak tersebut harus diungkap dan diproses sesuai hukum. Jangan sampai ada pihak yang terlibat luput dari pertanggungjawaban,” tegasnya.
Kuasa Hukum Keluarga Korban Siapkan Langkah Hukum
Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban, Advokat Fae Sarumaha, menyebut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi petunjuk baru bagi pihaknya untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Fae menyatakan keterangan para terdakwa yang disampaikan di bawah sumpah akan menjadi bahan untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan terkait dugaan perintah maupun ancaman terhadap para pekerja.
Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati hak Hotmaida untuk membantah keterangan yang disampaikan para terdakwa. Namun, menurutnya, perkara tersebut harus dilihat secara menyeluruh, termasuk rangkaian peristiwa dan perlakuan terhadap para pekerja rumah tangga sebelum kejadian yang menimpa Rini.
“Bagi kami, fakta persidangan hari ini menjadi petunjuk baru. Keterangan para terdakwa di bawah sumpah akan kami jadikan bahan untuk membuat laporan polisi terhadap pihak-pihak yang disebut memerintahkan dan mengancam mereka. Kami ingin seluruh rangkaian peristiwa ini dibuka secara terang,” ungkap Fae.
Ia juga menegaskan perjuangan mencari keadilan bagi Rini tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang saat ini telah menjalani proses persidangan.
“Siapa pun yang terbukti terlibat, baik yang memerintahkan, mengancam, menyembunyikan fakta, maupun mengaburkan peristiwa sebenarnya, harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Kami berjuang untuk keadilan bagi korban,” tegasnya.
Fae menambahkan, bantahan dari pihak yang disebut dalam persidangan merupakan hak setiap orang. Meski demikian, ia berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri seluruh rangkaian peristiwa secara objektif, mulai dari awal munculnya persoalan hingga kejadian yang menyebabkan Rini meninggal dunia.
Di sisi lain, ketiga terdakwa menyatakan tidak memiliki konflik pribadi maupun pertengkaran dengan Rini. Mereka menggambarkan korban sebagai sosok yang baik, menyenangkan, mudah bergaul, dan penurut.
Ketiganya juga telah mengakui perbuatan mereka serta menyampaikan penyesalan dalam persidangan.
Irman berharap Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap secara menyeluruh dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menurutnya, keadilan bagi korban harus berjalan beriringan dengan pengungkapan seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Jangan Biarkan Rumah Menjadi Ruang Gelap Kekerasan
Tragedi yang menimpa Rini Rohmawati seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan serta perlindungan pekerja rumah tangga.
Lingkungan domestik yang selama ini dipandang sebagai ruang privat tidak boleh menjadi tempat yang luput dari perhatian ketika muncul dugaan kekerasan, ancaman, pembatasan kebebasan, maupun perlakuan tidak manusiawi.
Perlindungan ART tidak cukup hanya tertulis dalam regulasi. Diperlukan langkah nyata untuk memastikan setiap pekerja rumah tangga mendapatkan hak atas keselamatan, kebebasan berkomunikasi, martabat, serta perlakuan yang manusiawi.
Sebab, di balik setiap pekerjaan rumah tangga, ada manusia yang memiliki hak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan.
Jangan sampai tragedi serupa kembali terjadi hanya karena lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap mereka yang bekerja di balik pintu rumah pribadi.
penulis | Erris
