topmetro.news, Medan – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Timur Tumanggor menegaskan pentingnya membangun budaya integritas dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga.
Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan, pengawasan, maupun penegakan hukum. Lebih dari itu, kesadaran untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab harus tumbuh dari lingkungan keluarga sebagai benteng moral pertama.
Penegasan tersebut disampaikan Timur saat memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Timur mengapresiasi langkah KPK yang terus memperkuat pendidikan antikorupsi melalui pendekatan keluarga. Ia menilai keterlibatan pasangan pejabat sangat penting agar komitmen menjaga integritas tidak hanya diterapkan saat bekerja, tetapi juga menjadi prinsip dalam kehidupan rumah tangga.
“Upaya mencegah korupsi tidak cukup hanya melalui aturan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kita juga harus membangun kesadaran dan kejujuran dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga,” tegasnya.
Timur menjelaskan, Pemprov Sumut memiliki 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang mengemban tanggung jawab besar dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penyelenggaraan pelayanan publik.
Ia menyebutkan, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut telah memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Namun, kepatuhan administratif tersebut harus berjalan seiring dengan kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan.
Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Berbagai godaan seperti gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, hingga tuntutan gaya hidup berlebihan menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap pejabat.
Karena itu, keluarga harus menjadi benteng moral dalam menjaga seseorang agar tidak terjerumus dalam perilaku koruptif. Suami dan istri perlu membangun keterbukaan, saling mengingatkan, menjaga kesederhanaan, serta berani mempertanyakan apabila terdapat penghasilan maupun pemberian yang tidak wajar.
“Jangan sampai keinginan untuk terlihat berhasil justru mendorong kita mengambil jalan yang salah. Keluarga harus menjadi tempat untuk saling mengingatkan dan menjaga agar setiap langkah tetap berada dalam koridor yang benar,” pesannya.
Timur juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan keteladanan nyata kepada jajarannya. Sebab, integritas seorang pemimpin tidak cukup disampaikan melalui imbauan, tetapi harus dibuktikan melalui sikap, keputusan, dan tindakan sehari-hari.
“Masyarakat Sumut membutuhkan pemerintahan yang bersih, pelayanan yang adil, dan pemimpin yang dapat dipercaya,” ujarnya.
Ia turut mengajak seluruh peserta menerapkan sembilan nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
“Jabatan dapat berganti, tetapi nama baik keluarga harus senantiasa dijaga. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas harus dimulai dari diri sendiri, diperkuat dalam keluarga, dan diwujudkan melalui keteladanan di lingkungan kerja,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Satuan Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, David Sepriwasa, menjelaskan bahwa penguatan budaya antikorupsi membutuhkan keterlibatan keluarga, khususnya pasangan para aparatur sipil negara (ASN).
Menurut David, pembinaan integritas yang selama ini diberikan kepada pegawai melalui inspektorat dan jajaran pemerintah perlu diperluas dengan melibatkan pasangan masing-masing. Hal tersebut penting karena lingkungan keluarga turut memengaruhi sikap dan keputusan seseorang dalam menjalankan tugas.
“Pegawainya sudah berintegritas, ada pembinaan dari inspektorat. Tetapi kalau pasangannya tidak berintegritas, Pak Sekda, ujungnya pegawainya bisa goyah juga,” ungkap David.
Ia menambahkan, perilaku koruptif dapat bermula dari individu, kemudian berkembang ke lingkungan keluarga hingga masyarakat. Oleh sebab itu, pasangan harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjaga kejujuran serta menolak segala bentuk penyimpangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Inspektorat Sumut Sulaiman Harahap serta 44 pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut bersama pasangan masing-masing.
Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai antikorupsi tidak berhenti sebatas materi pembinaan, melainkan menjadi budaya yang diterapkan dalam keluarga dan lingkungan pemerintahan demi mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan terpercaya.
Penulis: Erris
