topmetro.news, JAKARTA – Nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto mencuat sebagai salah satu figur profesional yang dinilai layak dipertimbangkan untuk menduduki kursi Wakil Presiden Republik Indonesia (RI-2).
Di tengah berkembangnya wacana mengenai calon pengganti Wakil Presiden, advokat sekaligus analis kebijakan publik, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, menilai Terawan memiliki kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak pengabdian yang patut diperhitungkan.
Usulan tersebut disampaikan Azas Tigor pada Jumat (13/11/2026). Menurutnya, Indonesia perlu membuka ruang lebih luas bagi figur profesional di luar lingkaran partai politik untuk ikut berkontribusi dalam kepemimpinan nasional.
Sejumlah nama politikus, seperti Puan Maharani, Pramono Anung, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya turut menjadi perbincangan publik terkait bursa calon Wakil Presiden. Namun, Azas menegaskan bahwa alternatif calon tidak seharusnya hanya berasal dari kalangan politikus.
“Indonesia memiliki banyak figur profesional yang memiliki kapasitas dan pengalaman. Salah satunya Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto. Saya kira beliau layak dipertimbangkan sebagai alternatif Wakil Presiden,” ujar Azas Tigor.
Menurutnya, latar belakang profesional bukanlah kelemahan untuk menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Justru, pengalaman di bidang keahlian tertentu dapat menjadi kekuatan untuk melengkapi kepemimpinan nasional.
Punya Pengalaman Kedokteran hingga Pemerintahan
Azas menilai Terawan bukan sekadar dokter yang dikenal masyarakat. Ia memiliki perjalanan panjang di dunia kedokteran militer, pelayanan kesehatan, penelitian medis, hingga pemerintahan.
Terawan pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 23 Oktober 2019 hingga 23 Desember 2020. Ia juga dikenal sebagai dokter senior di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, serta pernah memimpin organisasi dokter militer dunia.
Salah satu kiprahnya yang menjadi perhatian publik adalah pengembangan Vaksin Nusantara. Bagi Azas, perjalanan Terawan dalam dunia medis menunjukkan adanya pengalaman dan dedikasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan figur pemimpin nasional.
Azas juga menyoroti kontribusi Terawan selama berkarier di RSPAD Gatot Soebroto. Menurutnya, Terawan turut berperan dalam pembenahan dan pengembangan rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas kesehatan modern di Indonesia.
Bahkan, meskipun telah mencapai pangkat jenderal bintang tiga dan menduduki sejumlah jabatan strategis, Terawan disebut tetap bersedia memberikan pelayanan kepada pasien.
“Karakter seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari jabatan dan pangkatnya, tetapi juga dari bagaimana ia melayani masyarakat. Terawan tetap dikenal sebagai dokter yang bersedia melayani pasien meskipun telah menduduki berbagai jabatan penting,” ungkapnya.
Pengalaman Pandemi Jadi Modal Kebijakan
Azas Tigor juga menyinggung pengalaman Terawan ketika menjabat Menteri Kesehatan pada masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, pengalaman tersebut memberikan perspektif tersendiri mengenai tantangan pengelolaan kesehatan nasional, pengambilan keputusan, serta penyusunan kebijakan publik dalam situasi krisis.
Ia berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami kesehatan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, kehadiran figur berlatar belakang kedokteran di posisi Wakil Presiden dinilai berpotensi memperkuat perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Terlebih, Indonesia tengah menyiapkan langkah besar menuju Indonesia Emas 2045. Pembangunan nasional, menurut Azas, tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Kualitas kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi, perlindungan anak, serta hak tumbuh kembang generasi muda juga harus menjadi prioritas.
“Seorang dokter memiliki pengalaman langsung berhadapan dengan persoalan kemanusiaan. Perspektif tersebut penting dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya dalam bidang kesehatan dan perlindungan generasi masa depan,” katanya.
Pengisian Jabatan Wapres Harus Sesuai Konstitusi
Lebih lanjut, Azas mengingatkan bahwa setiap proses penggantian Wakil Presiden harus tetap berpedoman pada mekanisme konstitusi.
Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Menurutnya, ketentuan tersebut membuka ruang bagi figur profesional untuk dipertimbangkan sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.
Dengan demikian, calon Wakil Presiden tidak harus selalu berasal dari kalangan politikus atau kader partai politik.
Azas berharap Presiden Prabowo Subianto dapat membuka ruang pertimbangan terhadap figur profesional yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan rekam jejak pengabdian kepada masyarakat.
“Sudah saatnya Indonesia memiliki Wakil Presiden dari kalangan profesional. Dokter Terawan merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan. Kita membutuhkan pemimpin yang memiliki kompetensi, jiwa pengabdian, dan kepedulian terhadap kesehatan rakyat demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkas Azas Tigor.
Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam dinamika wacana politik nasional. Namun, keputusan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi.
penulis | Erris
