topmetro.news, Medan – Rencana Pemko Medan merevitalisasi 41 puskesmas serta membenahi RSUD Dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar mendapat apresiasi dari DPRD Medan.
Namun, komitmen tersebut diminta segera diwujudkan agar masyarakat dapat merasakan peningkatan pelayanan kesehatan secara langsung.
Anggota Komisi II DPRD Medan Dr Dra Lily MBA MH mengatakan, pembenahan fasilitas kesehatan milik pemerintah merupakan kebutuhan mendesak.
Pasalnya, hingga kini masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan ketika mengakses layanan kesehatan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga pelayanan yang belum optimal.
“Komitmen yang sudah disampaikan Wali Kota Medan Rico Waas dalam paripurna DPRD Medan kemarin kini ditunggu masyarakat. Bukan lagi kata-kata, tetapi bukti nyata di puskesmas, RSUD Dr Pirngadi, dan RSUD Bachtiar Djafar,” kata Lily, Selasa (10/11/2026).
Ia mengungkapkan, keluhan masyarakat selama ini berkaitan dengan minimnya fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga dokter, kurangnya peralatan medis, serta pelayanan yang dinilai belum sepenuhnya mengedepankan sisi kemanusiaan.
Selain itu, antrean pasien yang panjang, ruang rawat inap yang penuh, ketersediaan obat, dan proses rujukan yang berbelit juga masih menjadi persoalan. Bahkan, pasien dalam kondisi darurat seharusnya mendapatkan penanganan medis secara cepat tanpa terkendala urusan administrasi.
Menurut Lily, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius Pemko Medan. Ia menilai pembenahan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya melalui penyampaian program, tetapi harus diikuti dengan kebijakan, anggaran, dan pengawasan yang terukur.
“Komitmen Wali Kota tidak boleh berhenti di podium paripurna. Komitmen itu harus turun sampai ke ruang IGD, ruang rawat inap, dan ruang tunggu puskesmas,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Medan yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan sejumlah rencana strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Salah satunya melalui revitalisasi 41 puskesmas yang tersebar di Kota Medan. Puskesmas ke depan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat pelayanan promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran serta mencegah masyarakat terserang penyakit.
Pemko Medan juga merencanakan pembenahan dua rumah sakit daerah, yakni RSUD Dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas tempat tidur, pemenuhan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan sistem rujukan yang terintegrasi.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasinya akurat, dan layanannya terjamin,” ujar Rico.
Rico juga menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembenahan sistem kesehatan Kota Medan. Ketiganya meliputi penyelarasan revitalisasi puskesmas dan rumah sakit daerah dengan APBD 2027, penyempurnaan program UHC Premium agar tepat sasaran, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran standar pelayanan.
Lily berharap seluruh rencana tersebut dapat direalisasikan melalui pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan dan pengalokasian anggaran yang tepat.
Baginya, keberhasilan kebijakan kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
“Warga tidak lagi kesulitan mencari tempat perawatan, obat tersedia, puskesmas berfungsi optimal, serta Pirngadi dan Bachtiar Djafar mampu memberikan pelayanan setara rumah sakit terbaik,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Medan akan menjalankan fungsi pengawasan agar komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan dalam program pembangunan. Lily juga meminta APBD 2027 memberikan perhatian serius terhadap kebutuhan puskesmas dan rumah sakit daerah sehingga peningkatan pelayanan kesehatan tidak kembali tertunda.
reporter | Thamrin Samosir
