topmetro.news, JAKARTA – Dinamika politik nasional dan posisi strategis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi sorotan dalam tulisan opini Ahmad Fauzichan. Ia mengangkat gagasan mengenai Sufmi Dasco Ahmad, masa depan Hari Pers Nasional (HPN), hingga peluang penguatan representasi kader PWI di lingkungan pemerintahan.
Dalam tulisannya, Ahmad Fauzichan menyoroti wacana dukungan terhadap Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., untuk menduduki posisi Wakil Presiden. Gagasan tersebut disuarakan oleh anggota Dewan Pakar PWI Provinsi Bengkulu, Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., M.T., IAI.
Herawansyah menilai Dasco memiliki pengalaman, kapasitas komunikasi, serta kemampuan membangun hubungan dengan berbagai elemen, mulai dari pemerintahan, TNI, aparat penegak hukum, aktivis hingga insan pers. Kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga dinilai menjadi modal dalam menjaga kesinambungan kebijakan pemerintahan.
Menurut pandangan tersebut, figur wakil presiden memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan visi dan program pemerintahan, terutama apabila presiden berhalangan tetap.
Dasco dan Sumber Daya Ekonomi Organisasi
Dalam bagian berikutnya, Ahmad Fauzichan mengaitkan kedekatan Dasco dengan insan pers terhadap masa depan PWI. Ia menilai momentum dinamika kepemimpinan nasional semestinya menjadi perhatian strategis organisasi wartawan tersebut.
HPN disebut memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas organisasi PWI di seluruh Indonesia. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta kehadiran presiden dalam perhelatan HPN dinilai menjadi faktor yang memperkuat posisi organisasi.
Penulis juga menyoroti pentingnya menjaga marwah HPN dan kedudukan PWI sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) PWI. Menurutnya, konsolidasi internal diperlukan agar penyelenggaraan HPN tetap berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Ia berpandangan bahwa setiap gagasan mengenai perubahan regulasi HPN perlu dicermati secara serius agar tidak menimbulkan persoalan terhadap eksistensi dan keberlangsungan organisasi.
Kewibawaan Organisasi dan Posisi Tawar Politik
Pada bagian lain, tulisan tersebut menyoroti keputusan Dewan Kehormatan PWI yang diketuai Atal S. Depari, bersama Wakil Ketua Herbert Timbo P. Siahaan, Sekretaris Nurcholis MA Basyari, serta anggota Helmi Burman, Muhammad Syahrir, Usman Kansong, dan Zacky Anthony.
Ahmad Fauzichan memberikan apresiasi terhadap keputusan Dewan Kehormatan terkait pemberhentian Firdaus dari keanggotaan PWI. Dalam argumentasinya, ia menghubungkan keputusan tersebut dengan persoalan pengajuan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) kepada Dewan Pers sebagai penanggung jawab HPN 2027.
Penulis menilai persoalan tersebut berkaitan dengan posisi PWI dalam penyelenggaraan HPN dan kepentingan organisasi. Namun, keputusan pemberhentian tersebut juga menjadi bagian dari dinamika internal yang perlu dilihat berdasarkan mekanisme organisasi dan ketentuan yang berlaku.
Ia turut menyoroti pentingnya stabilitas organisasi pascaperalihan kepemimpinan dari HCB kepada Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir.
Dalam konteks tersebut, peran Sufmi Dasco Ahmad disebut terlihat ketika mendampingi Ahmad Munir dalam penyelesaian sengketa dengan pengacara Hotman Paris. Kedekatan dengan lingkar kekuasaan dinilai dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi kepentingan organisasi pers.
PWI dan Peluang Representasi di Pemerintahan
Ahmad Fauzichan berpandangan bahwa dukungan politik terhadap Dasco perlu disertai pembicaraan mengenai kepentingan strategis organisasi. Selain menjaga posisi PWI dalam penyelenggaraan HPN, ia mengusulkan adanya penguatan representasi kader PWI di lingkungan pemerintahan.
Usulan tersebut mencakup peluang penempatan kader pada posisi komisaris, dewan pengawas, direksi BUMN hingga wakil menteri.
Penulis juga menyinggung keberadaan sejumlah pengurus PWI Pusat yang disebut memiliki keterhubungan dengan pemerintahan. Kondisi tersebut dipandang sebagai bagian dari potensi sumber daya organisasi yang dapat dikembangkan.
Lebih jauh, ia mengemukakan gagasan reposisi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam pandangannya, Sufmi Dasco Ahmad dapat menjadi figur strategis untuk mendorong Angga Raka Prabowo sebagai Menteri Komdigi, sementara Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir diusulkan untuk mengisi posisi Wakil Menteri Komdigi.
Gagasan tersebut merupakan pandangan dan usulan politik penulis, bukan keputusan ataupun kebijakan resmi pemerintah maupun PWI.
Pada akhirnya, tulisan Ahmad Fauzichan menempatkan hubungan antara organisasi pers dan dinamika kekuasaan sebagai isu strategis. Posisi tawar organisasi, keberlanjutan HPN, serta representasi insan pers di pemerintahan menjadi sejumlah agenda yang menurutnya perlu mendapat perhatian.
Penulis: Ahmad Fauzichan
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon.

