TOPMETRO.NEWS – Sebanyak ratusan massa mengatasnamakan Komite Rakyat Bersatu (KRB) untuk agraria, Rabu (1/11/2017) menggelar aksi demo didepan kantor gubernur Sumatera Utara, diantaranya menuntut adanya publikasi dan transaransi terkait inventarisasi tanah yang rencananya sebanyak 9 juta hektar (Ha) untuk direalisasikan pada rakyat.
Selain itu, meminta Tim Invertaris Tanah yanh dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) agar tranparansi dan publikasi di dalam pelaksanaannya. Pasalnya hingga saat ini tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 5.873,06 hektar tersebut belum terselesaikan.
“Maka segera lakukan identifikasi dan investigasi atas objek-objek tanah yang sudah dikuasai oleh developer, preman dan mafia tanah,” ucap seorang pendemo, Johan.
Lebih lanjut, adapun tanah tersebut diketahui, terletak di Kota Binjai, Kabupaten Deliserdang, Langkat dan Serdang Bedagai yang sudah di Plot oleh Tim B Plus pada tahun 2002. Karena dalam kesempatan itu massa juga mendesak agar segera melakukan sertifikasi massal serta merealisasikan 9 juta hektar tanah kepada rakyat.
“Segera sertifikasi massal atas objek-objek tanah yang sudah diduduki dan diusahai masyarakat berdasarkan instruksi Presiden Jokowi yaitu 9 juta hektar tanah untuk rakyat,” kata Johan.
Diketahui, setelah cukup lama berorasi, terlihat sejumlah perwakilan yang tergabung di dalam KRB yakni KTM, KRA, HPPLKN, KT PMG, KT Berjuang Murni, KT Masyarakat Selambo, KT Sehati Mandiri, KT Pembaharuan, KT Bhakti Karya dan STII Psr 4,5 Tunggurono, masuk ke dalam kantor Gubsu dan menemui Kepala Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Masyarakat dan Galkis dan Hukum dan Pemerintahan untuk memberikan berkas data tanah di tiap-tiap daerah.(TM/11)
