TOPMETRO.NEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara didorong harus lebih berkeadilan khususnya didalam merealisasikan tahapan tes kesehatan yang diketahui telah dialokasikan pada rencana anggaran biaya (RAB) dalam menjalani tahapan itu yang dianggarkan mencapai Rp1 miliar lebih itu.
“Makanya, KPU harus transparan agar anggaran kesehatan tersebut dapat dinilai apakah kemahalan atau realistis,” kata pengamat anggaran, Elfenda Ananda kepada TOP METRO, Rabu (15/11/2017) di Medan.
Berdasarkan itulah, dikatakannya KPU Sumatera Utara dalam hal ini harus bisa menjelaskan setiap alokasi anggaran, agar public (masyarakat) tidak curiga.termasuk untuk proses lelang pekerjaan apakah penunjukkan atau sesuai aturan harus tranparan.
Karena berkeadilan disini menurut Elfenda, semua pihak yang mampu dan memiliki kapasitas bisa ikut dalam pengerjaan proyek pemeriksaan kesehatan para bakal calon di pemilihan gubernur.
Lanjutnya, apalagi ada ketentuan diperbuat KPU bahwa perencanaannya dengan jumlah bakal calon gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diperkirakan mencapai 7 atau 8 orang pasangan termasuk yng independen.
“Kalau ini bias saja, , kalau tak tercapai paling catatannya dipulangkan ke rekening daerah,” tukasnya.
Namun yang terpenting, ungkap Elfenda kembali, prinsip transparan, efesiensi dan efektif dari proses pendanaan tes kesehatan itu, tentunya dengan melibatkan pihak ketiga yakni rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagai rekanan.
Artinya, serunya, dengan prinsip transparan, efesiensi, efektif dan akuntabel tersebut tentunya dapat dipastikan manfaat anggaran dapat memastikan bakal calon itu benar-benar sehat.(TM/11)
