TOPMETRO.NEWS – Tanpa dihadiri Bupati Simalungun, JR Saragih, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada masyarakat.
Sedikitnya 7.000 sertifikat tanah kepada warga Simalungun, Asahan, Tanjung Balai, Pematangsiantar, Labuhan Batu dan Humbang Hasundutan (Humabahas) di Alun-alun Lapangan Haji Adam Malik, Kota Pematang Siantar, Senin (27/11/2017).
Hadir di sana Menteri Agraria dan Tata Ruang – Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah.
Jokowi pada kesempatan itu meminta kepada Menteri ATR-BPN agar sertifikat tanah di seluruh Indonesia diberikan secepat-cepatnya kepada rakyat di Indonesia.
“Kenapa, karena setiap saya ke desa, ke kampung ke daerah keluhannya adalah apa, sengketa lahan, sengketa tanah, dimana mana. Bukan hanya di provinsi Sumatera Utara, di provinsi lain seluruh Indonesia juga sama. Ada individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan swasta. Benar ndak? kejadian seperti itu tidak boleh diterus-teruskan,’’ ucap Jokowi.
”Oleh karenanya, saya perintahkan kepada Bapak Sofyan Djalil untuk menyelesaikannya. Tapi yang belum selesai itu banyak sekali. Seluruh Indonesia seharusnya sudah bersertifikat sebanyak 126 juta bidang tanah harus sudah dikeluarkan. Tapi hingga 2016 akhir baru 46 juta bidang tanah. Banyak sekali masyarakat yang belum dapat sertifikat,” sebut Jokowi.
Jokowi menambahkan, alasan dirinya mendesak percepatan sertifikat tanah agar masyarakat memiliki hak hukum atas tanahnya.
Untuk Sumatera Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat. Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertifikat cepat selesai.
“Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan,” ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah ribuan masyarakat yang hadir.
“Ingat, sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Simpan baik-baik dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya BPN. Dan tidak gampang rusak,” ujar Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah yang sudah dimiliki masyarakat harus di simpan baik-baik. Bahkan kalau pun ada yang ingin “menyekolahkan” Jokowi berpesan agar uangnya dapat dipergunakan ke hal-hal yang positif seperti modal usaha.
“Sertifikat ini bisa disekolahkan, bisa. Saya tahu karena saya sering turun ke desa dan kampung-kampung. Saya pesankan agar pakailah Bank yang agunannya rendah seperti KUR cuma 9 persen. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat yang lain,” harap Jokowi.
Sementara itu, Bupati Simalungun JR Saragih yang tak terlihat dalam acara itu kabarnya sedang meninjau lokasi jalan Siantar-Tigaras yang putus, hingga penyeberangan kapal Ferry Tigaras-Simanindo lumpuh total.
Ikhwal ketidakhadiran JR Saragih dalam kunjungan Jokowi ke Siantar sudah ramai dibicarakan di media sosial. Tak sedikit nitizen yang mencibir karena JR Saragih tidak ikut mendampingi kunker orang nomor satu di negeri ini ke Pematangsiantar. (erris)
