TOPMETRO.NEWS – Wakil Gubernur Sumatera Utara Dr Hj Nurhajizah Marpaung meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) Karo segera melaksanakan proses relokasi pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung ke hunian sementara (Huntara). Hal itu disampaikannya usai memimpin rapat bersama sekaligus mendesak agar masyarakat sudah menghuni rumah pekan depan.
“Saya kira tidak perlu juga terlalu banyak rapat. Yang penting bagaimana secepatnya masyarakat yang masih di pengungsian itu direlokasi ke hunian sementara,” ujar Wagub saat memimpin pertemuan dengan Pemkab Karo, Rabu (6/12).
“Makanya kita lihat langsung. Kelihatannya sudah bisa dihuni. Makanya kita akan dorong bagaimana minggu depan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian,” sebut Wagub.
Menurut Nurhajizah, pemerintah dalam hal ini harus melakukan tindakan ‘jemput bola’ agar dapat dicari tahu apa kendala yang dihadapi agar dapat dicari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan relokasi tersebut. Apalagi saat ini, untuk bangunan huntara tersbeut, juga sudah tersedia air dan sanitasi.
“Kita sudah bisa masukkan masyarakat. Untuk administrasinya nanti kita minta itu menyusul (sembari berjalan), karena sangat memprihatinkan jika masyarakat terlalu lama di pengungsian itu,” sebut Nurhajizah saat meninjau lokasi huntara di Desa Ndokum Siroga II dan III usai rapat.
Sebagai tindak lanjut, Wagub juga menyebut akan mengkomunikasikan kondisi terkini serta rencana relokasi ke huntara kepada pemerintah pusat. Mengingat kesiapan hunian menurutnya sudah bisa dihuni sementara.
Sedangkan Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Kepala BPBD Karo Martin Sitepu menyebutkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pendataan sekaligus verifikasi warga sebelum menetapkan lokasi huntara. Sebagaimana diketahui, hunian tersebut telah dibangun sebanyak 348 rumahnya yang terbagi empat lokasi.
Pihaknya pun menargetkan proses pemindahan warga akan dilaksanakan segara, termasuk melengkapi data verifikasi warga sebelum dipindahkan ke huntara. Sedangkan terkait penempatan di komplek huntara, kepala desa didorong untuk menentukan siapa saja yang akan masuk lebih dulu, dimana ada dua mekanisme yakni sesuai musyawarah warga setempat atau dilakukan pengundian.
“Selain itu ada juga masalah lahar dingin yang mengaliri sekitar 14 desa yang terpengaruh. Termasuk abu vulkanik yang melanda 12 kecamatan di Karo,” sebutnya.
Hadir di sana Wakil Bupati Cory Sebayang, Kepala Dinas Kehutanan Sumut Harlen Purba, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis, para SKPD Pemkab Karo serta masyarakat pengungsi.(erris)
