topmetro.news – Beberapa hasil survei capres menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto masih di bawah Joko Widodo. Terbaru, hasil survei Litbang Kompas, Jokowi diketahui elektabilitasnya mencapai 55,9 persen, sedangkan Prabowo mencapai 14,1 persen.
Sebelumnya, di survei yang dilaksanakan oleh Cyrus Network juga elektabilitas Jokowi masih tinggi dibandingkan Prabowo.
Menanggapi ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, hasil survei belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya. “Nanti kita lihat saja ya. Survei itu belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya. Hanya menjadi salah satu indikator,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senin (23/4/2018).
Ia mengatakan, survei merupakan indikator awal mengingat Pemilu 2019 masih dilaksanakan satu tahun lagi. Oleh karena itu menurutnya hasil survei tersebut merupakan hal yang biasa. Sebab kenyataannya akan terbukti pada saat kontestasi dimulai oleh rakyat langsung tahun depan.
“Kami masih yakin Pak Prabowo akan menang, melihat banyak janji dari pemerintah sekarang itu tidak delivered, tidak terealisasi. Kemudian juga keadaan ekonomi jauh seperti dulu yang pernah dijanjikan tidak meroket malah pertumbuhan ekonomi turun,” katanya.
Belum Tentu
Selain itu, di masa kepemimpinan sekarang hidup rakyat juga dinilainya semakin sulit karena mereka sulit mencari pekerjaan. Termasuk juga harga-harga kebutuhan pangan yang meroket terus-menerus.
“Saya kira itu tidak bisa di-convert dengan angka-angka statistik untuk menyenangkan. Jadi harusnya dihadapi. Orang-orang di sekitar presiden juga seharusnya jangan Asal Bapak Senang,” katanya.
Dikatakan Fadli, lembaga-lembaga survei yang melakukan survei capres tersebut berbeda dalam merepresentasikan hasil surveinya. Menurutnya, jika ia sendiri membuat survei di media sosial, rata-rata hasilnya menginginkan presiden baru.
“Kalau ‘head to head’ Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di medsos itu rata-rata yang menang selalu Pak Prabowo. Ya pernah Jokowi juga sekali,” katanya.
Oleh karena itu ia meminta lembaga-lembaga survei untuk mendeklarasikan mereka dibiayai oleh siapa untuk transparansi. Ia tidak menginginkan ada lembaga survei yang merupakan bagian dari political consultant bekerja seolah independen tetapi sesungguhnya ada donaturnya.
“Kita sama-sama tahu lah, sudah berapa kali pemilu kan juga begitu. Kami juga melakukam ada lembaga survei yang seperti itu. Jadi harusnya lembaga-lembaga itu mengumumkan demi transparansi. Mereka itu di belakangnya siapa,” pungkasnya.
Biasa Saja
Sementara Partai Demokrat tak terkejut dan mengingatkan survei bukan satu-satunya acuan. “Menurut kami biasa saja. Artinya di saat seperti ini, yang lain turun, itu biasa,” katanya.
“Nanti kita lihat saja mendekati Agustus nanti yang mana, saya kira tidak ada kemudian. Saya pribadi mengalami survei pileg lalu tinggi, tapi merosot. Ini hal yang dinamis. Kalaupun satu pegangan, bukan satu-satunya,” kata Waketum Partai Demokrat Nurhayati Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2018).
Nurhayati menyebut, Jokowi masih berpeluang kalah di Pilpres 2019. Ia juga berharap adanya capres alternatif untuk menantang Jokowi.
“Ada kemungkinan itu. Kalau bisa atau tidak bisa dikalahkan, mungkin. Kemungkinan masih terbuka, tinggal tunggu. Seperti dulu kita lihat ada figur baru, karena apa? Bukan kemudian di demokrasi, kita tidak ingin memberikan sedikit pilihan ke masyarakat. Jadi lebih banyak lebih bagus,” kata Nurhayati.
Hasil Survei
Sebelumnya, Litbang Kompas merilis hasil survei capres terhadap elektabilitas bakal Calon Presiden 2019. Elektabilitas Jokowi naik, sementara Prabowo Subianto terus turun.
Survei capres tersebut dilakukan pada 21 Maret hingga 1 April 2018. Survei dilakukan kepada 1.200 secara periodik. Populasi survei adalah warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.
Responden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen dengan margin of error plus minus 2,8 persen. (TM-RED)
sumber: beritasatu.com
