Massa PDMSU Tuntut Netralitas Polri di Pilkada 2018

Massa PDMSU

topmetro.news – Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam Presidium Dewan Mahasiswa Sumatera Utara (PDMSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, pada Rabu (25/4/2018). Massa PDMSU menuntut agar Polri Netral di pilkada 2018.

Para pengunjukrasa, berasal dari berbagai kampus seperti Unimed, UIN, Darmawangsa, Trigunadarma, STIK-P, UMN, Amir Hamzah dan UMSU. Mereka menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di Sumut harus terbebas dari campur tangan aparatur negara dalam hal dukung mendukung. Apalagi sampai mengarahkan orang lain untuk memilih claon.

“Kami punya audio visualnya, ada rekaman yang arahnya mengintervensi ke kepala daerah. Kami juga data informasi tentang adanya intervensi dari petinggi Polda Sumut ke berbagai kepala daerah yang mengarahkan untuk membantu pemenangan salah satu calon Gubernur Sumatera Utara. Kami tidak ingin institusi Polda dibawah kepemimpinan Irjen Pol Paulus Waterpauw berubah fungsi menjadi lembaga politik,” sebut Razak dalam orasinya.

Menurut mereka, hal itu bermula ketika ada dugaan pengamputasian hak politik salah satu bakal calon Gubernur Sumut. Bahkan setelah dinyatakan tidak lolos, nama JR Saragih kemudian disebut menjadi tersangka terkait dugaan pemalsuan dokumen. Namun kasus yang selama ini ditangani Polda Sumut, hampir tidak lagi terdengar.

“Kasus JR yang selama ini ditangani Polda Sumut, lenyap begitu saja setelah adanya statemen dukungan JR Saragih ke pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur tertentu,” sebut Imam dari STIK-P.

Atas dasar itu, PDMSU menyampaikan tuntutan agar DPRD Sumut memanggil Kapolda, sekaligus mengeluarkan rekomendasi ke Kapolri agar Irjen Pol Paulus Waterpauw dicopot dari jabatannya.

“Kami mengecam sikap ketidaknetralan Polri di Pilgub. Jika intervensi ini masih berlanjut, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi lagi,” sebutnya.

Dalam unjukrasa tersebut, sempat terjadi aksi dorong antara aparat keamanan dan mahasiswa yang memaksa membuka pintu gerbang yang selalu ditutup jika ada demonstrasi. Namun aksi itu berhasil diredam setelah mahasiswa meyakinkan petugas bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam.

“Jangan buat kami seperti dalam penjara, ini rumah rakyat, tolong dibuka. Kami bukan penjahat dan tidak akan ada keributan. Kami hanya menyampaikan tuntutan kepada wakil rakyat,” sebutnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli menyampaikan sikap dukungannya terhadap apa yang disampaikan mahasiswa untuk menjadikan Pilkada di Sumut lebih bermartabat tanpa adanya dugaan intervensi sebagaimana disampaikan pengunjuk rasa.

“Kami Komisi A, meminta rekaman soal tudingan intervensi Kapolda dan Wakapolda kepada pejabat di kabupaten/kota. Kalau soal memanggil Kapolda, kami siap menjadwalkannya di Mei bulan depan,” kata Nezar.

 

Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz meminta agar mahasiswa mengawal proses Pilkada dengan baik. Apalagi soal Netralitas aparatur negara sudah diatur Undang-undang.(TM/11)

Related posts

Leave a Comment