topmetro.news – DPRD Medan melayangkan pemanggilan kepada Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar terkait pernyataannya yang ‘menyerang’ DPRD Medan secara institusi.
Pemanggilan terhadap PD Pasar dilakukan untuk mengkonfrontir bersama Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017.
Terkait rencana pemanggilan ini, Ketua Pansus LKPj TA 2017 H Rajudin Sagala membenarkannya. “Rencananya besok, (26/6/2018), Direksi PD Pasar akan dipanggil. DPRD sudah mengirimkan surat pemanggilannya ke Pemprovsu,” jelasnya kepada wartawan di Medan, Senin (25/6/2018).
Dijelaskan Rajudin, pernyataan Dirut PD Pasar terhadap DPRD dinilai tendensius. Seperti tuduhan yang menganggap hitungan DPRD salah. Padahal DPRD membaca laporan dari laporan PD Pasar sendiri.
“Berdasar ini pemanggilan yang dilayangkan kepada Direksi PD Pasar,” jelasnya.
Sudutkan Institusi
Pernyataan Dirut PD Pasar yang mengatakan rekomendasi Pansus LKPJ TA 2017 yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Medan tidak sesuai data dinilai menyudutkan DPRD secara institusi.
“Rekomendasi itu dirangkum dari hasil rapat pansus sesuai pemanggilan institusi terkait. Dan sesuai dengan jawaban Direksi PD Pasar terhadap pansus,” jelasnya.
Terkait persoalan yang mengemukan dalam pansus, Rajudin mengatakan banyak persoalan tidak bisa dikonfirmasi. Di antaranya terkait kebocoran di PD Pasar.
“PD Pasar terkesan menyembunyikan data yang sesungguhnya terkait beberapa pasar di Medan. Seperti Pasar Marelan yang tidak sejalan dengan surat edaran sekda,” jelasnya.
Saat ditanya adakah kemungkinan DPRD melaporkan ke kepolisian terkait banyaknya temuan di PD Pasar, Rajudin mengatakan kemungkinan langkah tersebut diambil DPRD.
“Bisa saja langkah itu diambil DPRD. Karena DPRD Melihat adanya ketidakberesan di PD Pasar,” jelasnya. (TM-RAJA)
