topmetro.news – Akhirnya, tinggal satu partai lagi, yakni Demokrat, yang belum menentukan sikap terkait capres dan cawapres. Di tengah keseriusan partai besutan SBY ini ‘menawarkan’ Agus Harimurti Yudhoyono ke beberapa parpol, ternyata Partai Gerindra, PAN, PKS, dan PKB sudah menentukan sikap.
Partai Gerindra, PAN, dan PKS akhirnya sepakat membentuk koalisi pendukung Prabowo. Dan tentunya hampir bisa dipastikan, cawapresnya akan muncul dari ketiga partai tersebut. Atau setidaknya figur yang diusulkan oleh ketiga parpol.
Kalau kemudian akhirnya ada parpol bergabung belakangan, bisa saja hanya akan jadi pelengkap atau ‘penggembira’. Baik Partai Gerindra, PAN, dan PKS, tentunya tak rela, kalau parpol yang bergabung belakangan, malah dapat porsi lebih besar. Kecuali ada kesepakatan luar biasa.
Sementara PKB juga sudah memutuskan untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Meski Ketum PKB Muhaimin Iskandar selalu terlihat ‘ngotot’ untuk menjadi Cawapres Jokowi, namun kemungkinan besar, dia akan ikut apa keputusan koalisi.
Dan untuk koalisi ini, malah isu beredar, cawapres bukan elit parpol, demi menjaga kekompakan koalisi.
Peluang Agus Harimurti Yudhoyono
Dalam sebuah kesempatan, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, siapa saja yang ingin berkoalisi dengan mereka, harus memenuhi syarat, yaitu cawapresnya harus kader Demokrat.
“Demokrat berharap kader terbaiknya bisa menjadi cawapres,” kata SBY, Kamis (12/7/2018).
Bahkan SBY sempat mengemukakan, mereka siap gabung kemana saja, Joko Widodo atau Prabowo Subianto, asal bisa mengakomodasi cawapres dari Partai Demokrat.
Namun dengan kondisi saat ini, apakah SBY masih bisa memaksakan syarat itu? Pertanyaan yang muncul sekarang justeru, kemana Partai Demokrat akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono?
Bertahan dengan syarat di atas sudah sulit. Lalu membuat poros baru juga sudah nyaris mustahil. Maka suka tidak suka, Partai Demokrat harus membuat dua pilihan. Yakni, bergabung dengan salah satu kubu koalisi, atau tidak terlibat sama sekali.
Tapi tentu saja pilihan untuk tidak bergabung dengan kubu mana pun, bukanlah opsi yang bijak. Parpol, sejatinya adalah alat untuk meraih kekuasaan, dimana Partai Demokrat sudah pernah merasakan itu selama 10 tahun.
Dan untuk meraih kekuasaan, atau setidaknya ikut dalam barisan penguasa, maka parpol akan membuat hitung-hitungan matang. Salah satu hitungannya adalah, kalau tak bisa jadi presiden, mungkin wakil presiden. Tak bisa keduanya, barangkali jadi menteri juga sudah cukup.
Lalu hitungan selanjutnya adalah, membuat pilihan untuk bergabung ke kubu mana. Tentunya kubu yang paling berpeluang menang. Dalam hal ini, Partai Demokrat tentu akan melihat kredibilitas calon presiden. Bisa melalui survei atau mungkin membuat polling sendiri.
Tapi, dengan melihat sikap SBY yang sempat membuat syarat bagi parpol yang ingin koalisi dengan mereka, maka tetap saja terbuka kemungkinan, bahwa Partai Demokrat tak ingin terbawa arus untuk memilih antara mau ikut berkuasa atau tidak.
Dengan demikian, tanpa melihat hasil survei, mereka akan langsung menentukan sikap. Bergabung kemana saja tak perduli mau menang atau tidak, atau memilih berdiri sendiri.
Berhitung Matang Demi Karir Politik
Masalahnya, apakah mungkin Partai Demokrat tak mau capek berhitung demi masuk barisan penguasa? Apakah rasa tak enak karena sempat membuat syarat soal cawapres itu akan menjadi begitu penting, dengan mengorbankan karir politik AHY?
Kalau melihat keseriusan SBY mengkader Agus Harimurti untuk terjun di politik, bahkan sampai menyuruh mundur dari karir TNI, sepertinya untuk tidak masuk barisan penguasa, bukanlah pilihan tepat.
Dengan keinginan begitu besar dari SBY agar putranya itu bisa cemerlang di politik, apakah mungkin Agus Harimurti Yudhoyono dibenamkan dan tenggelam di barisan oposisi?
Dan hal ini perlu jadi catatan. Dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi, maka selain berpeluang besar memenangkan Pilpres 2019, ada hal lain jadi perhatian. Salah satunya, siapa saja yang masuk dalam barisan Jokowi selama 2019-2024, akan berpeluang meneruskan kepemimpinan Jokowi. Dan semua ini tentu menjadi hitungan penting bagi parpol-parpol, sehingga membuat keputusan mendukung Jokowi.
Sebagaimana kita ketahui, Presiden PKS Sohibul Iman, Ketum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais telah sepakat mengusung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019, sebagai capres.
Disebutkan, dengan kesepakatan mengusung Prabowo, maka koalisi itu tinggal membahas masalah cawapres. Kabar koalisi ini sekaligus menutup peluang Anies Baswedan menjadi capres. Demikian juga dengan Gatot Nurmantyo dan sejumlah nama lain.
Kecuali kalau nama-nama itu bersedia menjadi cawapres. Dan tentu saja, sebagaimana disebutkan di atas, harus dengan dukungan bersama ketiga parpol dalam koalisi. (TM-OPINI)
