You are here
Wagubsu Berharap Daerah Memahami Alternatif Pembiayaan Info Metro 

Wagubsu Berharap Daerah Memahami Alternatif Pembiayaan

topmetro.news – Wagub Sumut Musa Rajekshah mengharapkan masing-masing daerah dapat mengetahui dan mengerti bagaimana alternatif pembiayaan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan di daerah tersebut.

Hal itu diungkapkan Wagubsu dalam acara Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Daerah, di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (8/10/2018). “Pembiayaan daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain. Sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali,” kata Wagubsu yang akrab disapa Ijeck.

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga menyampaikan beberapa prinsip umum pinjaman daerah, dimana pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan alternatif pembiayaan APBD yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan atau kekurangan arus kas.

Dikatakannya, daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Daerah juga tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemda sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

Prinsip lainnya, lanjut Ijeck, pinjaman daerah harus merupakan inisiatif dari pemda dalam rangka melaksanakan kewenangan pemda. Pemerintah pusat menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman pemda dengan memperhatikan keadaan dan perkiraan perkembangan perekonomian nasional. Pemda juga dapat meneruskan pinjaman daerah sebagai pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal kepada BUMD dalam kerangka hubungan keuangan pemda dan BUMD.

Sumber Alternatif Pembiayaan

“Barang milik daerah tidak dapat dijadikan tanggungan atau digadaikan untuk mendapatkan pinjaman. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD,” papar Ijeck.

Ada pun sumber keuangan yang dapat dilakukan pemda untuk alternatif pembiayaan adalah lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank. Contohnya PT Sarana Multi Infrastruktur, pemerintah pusat berupa penerusan pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman dalam negeri. Juga pemerintah daerah serta masyarakat dalam bentuk obligasi daerah.

Selain itu, kata Ijeck, pemda juga harus memahami syarat pinjaman daerah seperti jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Syarat lainnya, daerah juga harus mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemda tahun terakhir. Mendapatkan persetujuan prinsip dari DPRD, mendapat pertimbangan dari Mendagri. Mendapat izin pelampauan defisit APBD dari Menteri Keuangan dalam jumlah nominal pinjaman melebihi batas maksimal defisit APBD. Serta mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan dalam hal penerbitan obligasi daerah.

Dalam kesempatan itu, Ijeck juga menyebutkan, bahwa pada Hari Jumat, (5/10/2018) di Gedung Dhanapala Jakarta, Menkeu Sri Mulyani telah meluncurkan SDG Indonesia One. Yakni platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk mendukung infrastuktur yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Atau (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui SDG Indonesia One ini, pemerintah pusat sangat mendukung pembangunan infrastuktur melalui pendanaan yang terintegrasi.

Apresiasi Dukungan Pusat

“Kami yakin melalui program SDG Indonesia One ini, pemerintah pusat sangat mendukung pembangunan infrastruktur melalui pendanaan yang terintegrasi,” kata Ijeck.

Acara ini diharapkan Ijeck, dapat mempercepat pembangunan di Sumatera Utara menuju provinsi yang bermartabat dan Indonesia yang kuat dan hebat. “Semoga apa yang disampaikan dapat memotivasi kita semua dalam mewujudkan good government dan good governance,” harapnya.

Turut Ahli Madya AKPD Joman Richard Butarbutar dan Kabid Ekonomi Daerah Kementerian Koordinator Perekonomian Yuana R Astuti. Juga As Vice President Investment Banking (PT Mandiri Sekuritas) Budi Suwasono dan Sekdaprovsu Dr Ir HR Sabrina MSi. (TM-ERRIS)

193 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment