Enam Bupati Bahas Jalan Tol Alternatif

enam bupati

Topmetro News – Enam Bupati bahas rencana pembangunan Jalan tol sebagai jalan alternatif Medan -Berastagi di Komisi D DPRD Sumut. Diantaranya, Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang, Humbahas itu komit memberi dukungan dan akan menemui DPR-RI dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) ke Jakarta.

Hal ini kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dengan Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi, Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan mewakili Bupati, BBPJN Wil I Sumatera, Kadis BMBK Provsu A.Haris Lubis, Bappedasu dan ICK (Ikatan Cendikiawan Karo) dipimpin Sekretaris Komisi D Sutrisno Pangaribuan, Selasa (4/12/2018) di gedung DPRD Sumut.

Anggaran Rp5 Miliar

Sutrisno Pangaribuan, menginformasikan, dari pertemuan Komisi D bersama ICK di kementerian ada satu semacam konitmen dari Kemen-PUPR akan mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar di APBN Perubahan.

“Untuk itu, kami butuh komitmen dari bupati-bupati yang daerahnya menggunakan akses jalan tol Medan-Berastagi yang direncanakan bersama,” ujarnya.

Terkait hal itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan komitmennya mendukung sepenuhnya dan siap membantu mewujudkan rencana usulan pembangunan jalan alternatif berupa jalan tol Medan-Berastagi, karena jalan yang selama ini digunakan tidak lagi mendukung kelancaran lalu lintas, terutama saat terjadi longsor atau kecelakaan di jalan lintasan tersebut.

“Untuk ini, perlu dibentuk tim dan siap menemui pemerintah pusat di Jakarta agar terlihat politicalwill kami sebagai kepala daerah,” ujar Terkelin seraya menyarankan agar jalan Medan-Karo yang diperlebar dijadikan tiga ruas.

Yakni dua ruas jalur ke atas dari Medan-Berastagi dan satu ruas jalur ke bawah dari arah Berastagi- Medan.

Demikian halnya Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi menyatakan komitmennya dan sangat mendukung, bahkan siap membantu secara moril maupun materil agar pemerintah pusat menyetujui usulan jalan tol Medan-Berastagi dan dianggarkan dalan APBN.

Karena, kata Pasi, pihaknya terutama masyarakat petani Pakpak Bharat juga merasakan dampak dari kemacetan yang terjadi di Jalan Medan-Karo, bahkan masyarakat petani mengalami kerugian besar, karena hasil pertanian bisa berhari-hari tidak diangkat yang akhirnya membusuk.

“Apalagi musim durian seperti sekarang ini, durian yang akan dibawa ke Medan ketawa (terbuka), tapi pedagang menangis, karena jika durian yang ketawa harus dijual murah,” ujarnya.

Kadis Perkim Pakpak Bharat Parlaungan Lumbantoruan mewakili Pemkab Pakpak Bharat juga menyatakan sangat komit dan mendukung, karena jalan tol tersebut sangat dibutuhkan, mengingat jalan akses keluar masuk Pakpak Bharat selama ini hanya satu jalan.

Jalan Alternatif

Demikian halnya Bappedasu dan Kadis BMBK Sumut A Haris Lubis menyatakan pada prinsipinya setuju dibangun jalan tol sebagai jalan alternatif Medan-Berastagi. Bahkan menurut Haris, pihaknya sejak lama sudah mendiskusikan dengan BBPJN.

Bahkan untuk jalan tol tersebut harus melintasi kawasan hutan sehingga perlu political will, seperti yang dilakukan terhadap jalan tembus Langkat- Karo.

“Sebenarnya sudah ada jalur-jalur yang harus ditindaklanjuti, sehingga butuh political will sebagai upaya yang harus sama-sama dilakukan untuk membagi uang yang ada di kementerian, perlu dorongan melalui politicalwill,” katanya.

Dalam Hal ini, anggota Komisi D Drs.Baskami Ginting, Leonard S Samosir dan Jafaruddin Harahap berharap, bupati yang memiliki kaitan dengab akses jalan tol tersebut agar ikut bersama Komisi D menemui pemerintah pusat, baik ke Kemen-PUPR maupun ke DPR-RI.

“Kebetulan besok Rabu (5/12/2018) Komisi D ke Jakarta dan melakukan pertemuan dengan Kemen-PUPR dan DPR-RI, kami harapkan bupati ikut bersama-sama dan jangan diwakilkan termasuk Kadis BMBK Provsu. Kita akan terus kejar sampai usulan kita terwujud” tegas Baskami.

Reporter: Erris JN

Related posts

Leave a Comment