You are here
Dirjen Pas dari Mekkah: Kami Akan Dalami Dugaan Pungutan di Lapas Tanjung Gusta Kota Medan 

Dirjen Pas dari Mekkah: Kami Akan Dalami Dugaan Pungutan di Lapas Tanjung Gusta

topmetro.news – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkum dan HAM Sri Puguh Budi Utami akhirnya angkat bicara seputar rumor tidak sedap soal dugaan adanya pungutan ‘fee’ dari narapidana (napi) tertentu di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta Medan. Konon untuk menempati sel tertentu maupun penundaan pengiriman napi ke Lapas Nusakambangan, disebut-sebut antara Rp30 sampai Rp40 juta.

“Jadi kalau ada dugaan itu, kami harus lakukan pendalaman. Sejauh pengetahuan kami, belum lama ini sudah dilakukan sidak pengawasan internal oleh Pak Dirkamtib. Hal tersebut sementara belum bisa kami buktikan,” kata Sri yang mengaku sedang berada di Mekkah melalui seluler, Rabu (2/1/2019) siang.

Bahkan Lilik Sukandi, Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kementerian Hukum dan HAM Sumut, lanjutnya, baru saja kembali dari Medan karena laporan miring dari masyarakat yang diterima Dirjen Pas.

Ketika ditanya soal dugaan adanya pungutan ‘fee’ dari napi tertentu agar tidak dikirim ke Lapas Nusakambangan dari Lapas Tanjung Gusta Medan, Sri Puguh Budi Utami mengatakan, karena kebetulan dirinya lagi cuti umroh di Mekah, belum bisa berkomentar lebih jauh.

“Dan plh-nya sudah ada Pak Junaidi dan Pak Dirkamtib yang kami minta untuk melakukan pendalaman. Barangkali boleh menghubungi langsung plh, Pak Junaidi,” jawabnya.

Ketika ditanya bila memang cukup bukti ada pungutan ‘fee’ di Lapas Klas I Medan, mengutip statement Menkum dan HAM Yasonna Laoly belum lama ini, Budi Argap Situngkir selaku orang pertama di lapas tersebut bukan tidak mungkin dikenakan sanksi sesuai PP 53 tentang Disiplin PNS.

“Namun untuk lebih pastinya, pihak kami akan melakukan komunikasi dulu. Barangkali akan lebih tepat kalau bisa menghubungi Pak Junaidi,” kata Sri Puguh Budi Utami.

Berobat ke Luar

Masih dalam wawancara melalui seluler, ditanya soal informasi dugaan adanya sogok berobat ke luar Lapas Klas I Medan dari napi terlibat korupsi dan oknum bandar besar terlibat narkoba, disebut sebesar Rp20 juta, Dirjen Pas belum mau menjawab. Dia mengatakan segera menghubungi Kalapas Klas I Medan.

“Kalau gitu sebentar saya telepon Pak Kalapas. Saya pastikan nggak boleh itu terjadi. Saya coba telepon Kalapas,” tutupnya.

Rumor berkembang di Lapas Klas I Medan, seorang narapidana mengamuk karena dikirim ke Nusakambangan. Pasalnya, bandar narkoba bernama Hasan dan Sukri yang kasus narkobanya lebih besar ternyata tidak kunjung dikirim.

Informasi miring di lingkungan Lapas Klas I Medan tersebut juga sudah ditanggapi Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz. Pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan memanggil Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sumatera Utara.

Berbagai elemen masyarakat juga sudah mendesak agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera turun langsung melakukan sidak ke Lapas Klas I Medan. Juga mencopot Kalapas Budi Argap Situngkir bila terlibat. Hal ini seperti diungkapkan pengamat hukum dari Universitas Panca Budi Dr Redyanto Sidi SH MH dan Ketua DPW LSM Pemberantasan Korupsi, Judi, Narkoba dan Sindikat Mafia (Berkoordinasi) Sumut Anggriani Wau SH MH.

Sementara itu, Kalapas Klas I Medan Budi Argap Situngkir yang dikonfirmasikan wartawan belum lama ini, membantah informasi miring dimaksud.

“Berita tidak benar. Kalian jahat memfitnah orang. Apa nggak ada tetangga kalian masuk penjara. Dan apakah mungkin memberikan 30 atau 40 juta. Hitung aja kalau 3.350 orang di dalam, berapa duit?. Ikutlah kalian mencerdaskan masyarakat. Kasitau yang memberikan isu itu, lapor polisi ya. Hari gini cara gitu, kampungan,” tegasnya.

reporter: Robert Siregar

1.181 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment