DPRD Sumut, Dinas BMBK dan Bupati Karo Tinjau Proyek Jalan Alternatif Karo-Langkat

Bupati Karo

topmetro.news – Komisi D DPRD Sumut, Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut dan Bupati dan Wakil Bupati Karo meninjau proyek pembangunan jalan alternatif jurusan Karo–Langkat berbiaya Rp14,5 miliar dari APBD Sumut TA 2018, guna memastikan apakah proyek tersebut sudah rampung 100 persen sehingga sudah layak dilalui kendaraan roda empat, guna mengantisipasi kemacetan arus lalu-lintas jurusan Medan-Berastagi.

Peninjauan itu dipimpin anggota Komisi D DPRD Sumut Drs Baskami Ginting didampingi Leonard Samosir, Dinas BMBK Sumut yang diwakili Kepala UPT (Unit Pelayanan Teknis) Binjai-Langkat Ir Moden Brutu bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Wakil Bupati Karo, Cory Sebayang, Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Karo Ir Nasib Sianturi didampingi Camat Namanteran Dwikora Sitepu, Kades (Kepala Desa) Sukanalu Sentosa Sitepu dan Kades lainnya se kecamatan tersebut, kemarin.

Dari pengamatan Tim Komisi D beserta rombongan, ujar Baskami dan Leonard, pengaspalan jalan tersebut sudah rampung sekitar 90 persen dan sudah bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat, sehingga sudah bisa mengatasi kemacetan jalan nasional jurusan Medan –Berastagi yang selama ini terus menjadi “langganan” macet setiap akhir pekan maupun hari-hari libur.

“Memang seharusnya pembangunan jalan alternatif membelah kawasan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) sepanjang 4,5 Km ini sudah selesai akhir tahun 2018, tapi dikarenakan pada April 2018 izin memulai pekerjaan agak terhambat keluar dari Kemenhut (Kementerian Kehutanan) beserta TNGL, karena harus ada persetujuan dari Unsco, sehingga finishingnya ditargetkan Januari 2019 baru tuntas,” kata Baskami.

Dari fakta-fakta di lapangan, ujar Baskami dan Leonard, jalan alternatif ini perlu segera dibangun drainase/paret, jika tidak, tentunya jalan akan cepat hancur tergerus air.

“Kita berharap kepada Dinas BMBK Sumut untuk segera mengajukan anggaran pembangunan drainase tersebut ke Gubsu dan DPRD Sumut, untuk dialokasikan di P-APBD 2019 atau di APBD 2020,” tambah kedua anggota dewan ini.

Mafia Kayu

Terkait dengan perjanjian Kemenhut, Balai Besar TNGL maupun Unesco dengan Pemprovsu agar sepanjang jalan yang membelah kawasan TNGL itu harus tetap dijaga kelestarian hutan yang merupakan paru-paru dunia, Leonard meminta semua pihak terutama Dinas Kehutanan Sumut, Pemkab Karo dan Pemkab Langkat agar terus mengawasi secara ketat jangan sampai para perambah hutan oleh mafia kayu masuk membabati hasil hutan TNGL dimaksud, terutama di sepanjang jalan alternatif.

“Kita di Komisi D bersama Pemprovsu, Pemkab Karo dan Pemkab Langkat sudah “pasang badan” di Kemenhut, TNGL maupun Unesco, untuk menjamin tidak akan terjadi perambahan hutan di kawasan jalan. Jadi mari kita awasi, jangan sampai para mafia kayu membabati hutan di kawasan TNGL terutama sepanjang jalur alternatif dimaksud,” tandas Leonard.

Menanggapi hal itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana menyampaikan apresiasinya kepada Pemprovsu maupun Komisi D DPRD Sumut yang telah berjuang sekuat tenaga membantu Pemkab Karo dan Pemkab Langkat untuk merealisasikan pembangunan jalan tembus Karo-Langkat, guna mengatasi kemacetan Jalan Medan-Berastagi.

Akhir Bulan Ini Selesai

Sedangkan Dinas BMBK yang diwakili Kepala UPT Binjai-Langkat Moden Brutu memastikan pembangunan jalan altaernatif sepanjang 4,5 Km dan lebar 4,4 meter tersebut akan selesai pada akhir Januari 2019.

“Kita pastikan akhir Januari sudah siap, termasuk pembangunan Gapura, Portal maupun Pos Jaga Dinas Kehutanan, guna menghindari pencurian kayu,” katanya.

Penulis: Erris JN

Related posts

Leave a Comment