You are here
PT Industri Karet Deli Abaikan Hak Normatif Ribuan Karyawan Kota Medan 

PT Industri Karet Deli Abaikan Hak Normatif Ribuan Karyawan

topmetro.news – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Medan melalui bidang Federasi SIKEP (Federasi Industri Kesehatan Energi dan Pertambangan) yang di ketuai oleh Warisman Laia mengadukan perusahaan yang bergerak dibidang industri karet tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Senin (14/1/2018).

Pengaduan pengurus SBSI Kota Medan Bidang SIKEP ini disambut langsung Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, H T Bahrumsyah, SH.,MH dan anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B di ruang rapat komisi B lantai 3 gedung DPRD Kota Medan.

PT IKD dan Disnaker Tidak Hadir

Selain itu, pada pertemuan yang membahas hak-hak normatif ribuan karyawan PT IKD ini, turut juga diundang perwakilan dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun pihak perusahaan atau perwakilan dari PT Industri Karet Deli tidak hadir, begitu juga dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, namun rapat dengar pendapat di gedung wakil rakyat tersebut tetap berlangsung.

Warisman Laia dihadapan Komisi B menerangkan mirisnya nasib yang dialami oleh ribuan pekerja outsorching dan karyawan PT IKD sebab, selama ini sebagian para pekerja outsourching tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan secara resmi, sementara setiap bulan gaji para pekerja di potong untuk biaya BPJS Kesehatan.

“Kami DPC SBSI Kota Medan bidang SIKEP melaporkan ini atas adanya laporan dan pengaduan pekerja di PT Industri Kareta Deli Kota Medan. Selama ini, para karyawan tersebut tidak berani mengadukan ini kepada siapapun karena masih bekerja di perusahaan yang memiliki tiga perusahaan Outsourching didalam perusahaan PT IKD,” terang Warisman.

Sambung Warisman lagi, selain tidak dimasukkan terdaftar di BPJS Kesehatan, sebagian pekerja outsorching dan karyawan di PT IKD juga tidak didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga jelas sudah menyalahi Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

Diketahui juga, lanjut Laia, 3 perusahaan Outsorching yang saat ini ada bekerjasama dan menyalurkan pekerja di PT IKD Kota Medan antara lain, PT HRD Mandiri, PT.Anugrah Wicaksana dan PT.Ambacido Jaya. Masing-masing dari perusahaan ini di duga telah melanggar UU Ketenagakerjaan dan tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PT IKD MOU Dengan Klinik Diduga Alihkan BPJS Kesehatan

Warisman Laia didepan Ketua Komis B DPRD Kota Medan juga membeberkan salah satu klinik yang ada bekerjasama (MOU) dengan PT IKD diduga telah bersama-sama melakukan pembohongan terencana terhadap ribuan pekerjanya, yakni dengan menerima seluruh karyawan untuk berobat kesehatan sekaligus menerima rawat inap.

“Sementara diketahui, klinik tidak boleh melakukan rawat inap, apalagi terhadap pasien yang mengalami penyakit parah, harus merekomendasikan ke rumah sakit, sehingga kita mencari tahu kenapa klinik tersebut berani melakukan kebijakan pelayanan kesehatan terhadap pekerja PT IKD,” terangnya.

Warisman juga membeberkan, bahwa klinik yang MOU dengan PT IKD menerima Rp25 ribu per orang setiap bulannya untuk biaya kerjasama pelayanan kesehatan.

Mendengar keterangan dari Pengurus DPC SBSI bidang SIKET, HT.Bahrumsyah mengatakan akan memanggil manajemen PT.IKD dan juga tiga perusahaan outsorching yang bekerjasama dengan perusahaan Industri karet termasuk klinik yang diketahui ada kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT IKD tersebut.

“Kita akan panggil PT IKD, perusahaan outsorching, dan klinik tersebut,” pungkas Bahrumsyah yang juga politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan

Dari BPJS Kesehatan menjelaskan, bahwa data terhadap mereka juga diketahui tidak semua pekerja PT IKD di daftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Reporter: Jeremi Taran

345 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment