topmetro.news – Debat capres kedua, Minggu (17/2/2019) malam baru saja usai. Tapi debat yang membahas tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan itu, dinilai gagal.
Kedua capres dinilai gagal dalam menjabarkan visi misi mereka dalam setiap bidang secara detail. Debat hanya membahas hal yang bersifat normatif.
BACA JUGA | Saling Klaim Menang 6-0 di Debat Kedua
Kegagalan Debat Capres Kedua
Di sektor energi misalnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan sebenarnya di awal, debat sempat dibuka dengan menarik. Saat itu Calon Presiden Jokowi menyatakan akan memperbaiki kondisi lingkungan di dalam negeri dengan sebanyak-banyaknya mengurangi pemakaian energi fosil.
Jokowi menawarkan peningkatan konsumsi energi ramah lingkungan. Sementara Prabowo menawarkan energi yang murah bagi masyarakat. Tapi sayang, sampai dengan debat capres kedua itu berakhir, kedua calon presiden tersebut tak satu pun yang melengkapi visi mereka tersebut dengan rencana yang konkret.
Alhasil, visi misi yang disampaikan terkesan nanggung. Karena nanggung tersebut, visi energi murah bagi masyarakat yang ditawarkan Prabowo juga cenderung membingungkan.
Mamit mengatakan visi tersebut bisa menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah nantinya energi murah nanti tersebut akan diberikan dengan memberikan subsidi besar terhadap BBM dan listrik atau dalam bentuk lain.
“Sebagai pendengar, tentu kami ingin mendengar bagaimana caranya energi murah itu diberikan? Apa yang akan diberikan Prabowo? Nah, ini kan jadi kesempatan yang hilang bagi Prabowo untuk meyakinkan masyarakat tentang tawaran tersebut,” katanya, Minggu (17/2/2019) malam.
Ekonom CSIS Yose Rizal Damuri mengatakan dalam debat capres kedua itu, Prabowo juga belum bisa melepaskan narasi dan pandangan yang pernah ia bawa dalam Pemilihan Presiden 2014 lalu. Prabowo juga belum mampu mendukung pernyataannya dengan data yang baik.
Tak Nyambung
Senada dengan Mamit, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan penjabaran visi misi di seluruh topik yang dibahas dalam debat memang tidak memberikan gambaran mengenai rencana konkret yang akan mereka lakukan dalam membangun ekonomi dalam negeri kalau mereka terpilih menjadi presiden.
“Jadi keduanya menyampaikan pernyataan yang cukup mengambang. Jadi ini membuat pemilih tak bisa menentukan pilihan. Semua topik yang dibahas ini menganga lebar,” papar dia.
Bukan hanya mengambang, dalam menjabarkan visi dan misi serta menjawab pertanyaan, masing-masing calon juga terkesan jawabannya tidak nyambung. Ambil contoh ketika Prabowo mempertanyakan kebijakan impor pangan yang dilakukan Jokowi semasa menjadi presiden.
Seperti diketahui, Jokowi memang memiliki mimpi besar dalam membawa Indonesia menjadi negara berswasembada pangan dalam tiga tahun. Jokowi dalam sesi debat memang menjelaskan keberhasilannya dalam menekan impor jagung turun 3,3 juta ton dari 3,5 juta ton menjadi tinggal 180 ribu ton.
Tapi kemudian jawabannya di pertengahan debat melebar kemana-mana. Jokowi malah menyambungkan janji swasembada pangan yang pernah ia sampaikan dengan masalah stabiliasi harga pangan.
Fithra mengatakan dua masalah tersebut berbeda dan tak bisa disambungkan begitu saja.
Jokowi Menang
Dari sisi Prabowo, Fithra melihat ketidakjelasan terjadi saat isu pengembangan unicorn di Indonesia dilontarkan Jokowi. Prabowo kelihatan gugup dengan pertanyaan tersebut. Karena kegugupan tersebut, jawaban Prabowo terkesan normatif dan tidak jelas.
Prabowo memang sempat menyebut untuk mendukung berkembangnya unicorn di dalam negeri diperlukan adanya sarana dan regulasi memadai. Tapi, ia juga tidak mampu menjelaskan secara detail dan rinci mengenai langkah yang akan ia lakukan untuk mendukung pengembangan tersebut.
Raut muka Prabowo juga tampak kebingungan ketika mendapatkan pertanyaan tersebut.
Fithra menilai secara keseluruhan debat bertema ekonomi dan lingkungan hidup itu banyak dimenangkan oleh Jokowi. Prabowo dalam debat memang banyak menyerang Jokowi atas pencapaianya selama menjadi presiden.
Serangan antara lain berkaitan dengan kebijakan impor pangan yang masih dijalankan pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pembengkakan jumlah utang pemerintah dan perampasan lahan rakyat.
Tapi serangan tersebut berhasil ditangkis Jokowi. Walaupun jawaban Jokowi atas serangan yang dilancarkan Prabowo belum dengan data yang valid.
“Contohnya seperti ketika ia menyerang Prabowo dengan data kepemilikan lahan di Aceh dan Kalimantan Timur yang ternyata hanya berbentuk Hak Guna Usaha (HGU). Bahkan data yang disediakan Jokowi juga ‘overclaim’, seperti konflik agraria demi proyek infrastruktur yang menurun. Tapi datanya, malah 2014 hingga 2018 ini banyak konflik,” pungkas dia.
sumber | CNN Indonesia
