topmetro.news – Bupati Sergai (Serdang Bedagai), Ir. H. Soekirman membuka Rapat Kerja (Raker) Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Serdang Bedagai, di Sibayak Internasional Hotel Brastagi, Kabupaten Karo, Minggu ( 21/4/2019) kemarin. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua DWP Ny Drg Hj Khairani Hadi Winarno, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat se-Sergai.
Bupati Sergai dalam sambutannya mengucapkan, terimakasih kepada jajaran pemerintah daerah yang terus melaksanakan tugasnya dengan baik kepada masyarakat.
Menurut Bupati, selain itu juga percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Juga berbasis kinerja dan pemerintahan yang dinamis serta mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan sasaran percepatan pelaksanaan.
Birokrasi Yang Bersih
“Hal ini akan mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efesien serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai Permendagri Nomor 135 Tahun 2018,” katanya.
Menurut Soekirman bahwa Trias Politica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) sebagai syarat sebuah negara yang kuat. Akan lebih lengkap jika ditambahkan dengan Birokrasi, sebab tanpa ada birokrasi yang solid dan kuat, tidak akan ada negara yang kuat.
Terkait dengan hal tersebut, Soekirman menjelaskan menurut analisis para ahli ternyata kekuatan birokrasi tersebut ada kaitannya dengan komunitas masyarakat yang akan menjadi operasional kita dalam melaksanakan birokrasi yang baik.
“Untuk itu komunitas baiknya juga harus dibangun kebersamaan dengan kita sebab kebanyakan komunitas itu punya rasa memiliki dan menjaga sesuatu dengan sepenuh hati dan jiwanya, sehingga apapun yang dibuatnya akan baik dan sesuai harapan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Bupati, birokrasi itu akan dapat power full jika komando harus berjalan, artinya perintah hierarki dijalankan dengan baik sesuai tahapan dan aturan yang berlaku.
“Sedangkan ukuran normatif dari komando yang berjalan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Juga prestasi-prestasi yang diraih dengan baik oleh kita bersama. Dalam suatu birokrasi, utamakan keteladanan dari diri sendiri bahwa kita bertanggung jawab atas jabatan dan tugas yang diembankan kepada kita,” terangnya.
Implementasi e-government Harus Berjalan
Selanjutnya yang tak kalah penting adalah implementasi e-government harus kita jalankan, saat sekarang kita telah beralih ke era teknologi 4.0. Manfaatkan teknologi tersebut bukan hanya untuk mencapai ukuran-ukuran pencapaian birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat, namun tentu juga membatasi agar tetap menjaga adat dan budaya berinteraksi secara langsung sebagai ciri orang Indonesia yang faham dan menjaga kultur budaya.
Bupati Soekirman berpesan kepada para OPD, agar saling tolong menolong sebagai bentuk team work yang harus terus dibangun dan ditingkatkan. Saat ini adanya pola kepemimpinan situasional yaitu banyak kegiatan yang dilaksanakan tidak ada dalam rencana.
“Namun justru hal tersebut yang kebanyakan memberikan hasil yang positif dan baik serta memberikan efisiensi dampak yang signifikan. Mari kita menanamkan tekad memperkuat, mencerahkan serta kunci hati yang bersih, tulus ikhlas melayani, sistematis dan loyal kepada pimpinan,” tandas Soekirman.
Reporter | Dina
