topmetro.news – Hingga saat ini permasalahan buruh, khususnya di Kota Medan, masih banyak yang belum terselesaikan. Masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang terkait tenaga kerja.
Menurut anggota DPRD Medan Rajuddin Sagala, selayaknya pemerintah bersikap tegas dan memberi sanski pada perusahaan yang mengkangkangi hak buruh. Karena kurangnya ketegasan pemerintah, maka perusahaan terkesan semena-mena pada pekerjanya. Seperti tidak memberikan upah sesuai ketentuan pemerintah dan tidak memberi cuti maupun pesangon.
“Buruh adalah satu pekerja kita yang patut dihargai dan dihormati. Karena mereka bekerja tidak hanya untuk menghidupi diri mereka sendiri. Tapi juga mereka punya keluarga. Tentunya mereka punya tanggung jawab untuk memberikan biaya buat keluarga yang menjadi tanggungannya,” kata Rajudin Sagala kepada media menanggapi Hari Buruh (May Day), Rabu (1/5/2019).
Perusahaan Perhatikan Nasib Buruh
Anggota Komisi B yang membidangi tenaga kerja ini menambahkan, pemerintah harus lebih memperhatikan nasib buruh yang sering disepelekan perusahaan. “Para pekerja terkadang diberi upah rendah. Tidak diberi layanan kesehatan BPJS dan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Rajuddin Sagala.
Tak tertutup kemungkinan, lanjutnya, perbuatan semena-mena perusahaan karena kurang tegasnya pemerintah memberi sanski bagi pengusaha yang melanggar ketentuan undang-undang tenaga kerja.
“Disini kita minta, pemerintah bersikap tegas pada perusahaan yang menyalah. Tidak sekedar memberi sanski teguran. Tapi perlu diberi sanksi kurungan penjara dan dicabut izin perusahaannya. Agar ada efek jera bagi pengusaha, biar mereka tidak semena-mena terhadap karyawannya,” tegasnya.
BACA | Aliansi Buruh Sumut Kembali Geruduk Kantor Gubsu
Politisi PKS ini pun mengingatkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menyebut fungsi pengawasan ketenagakerjaan berada di provinsi. “Pemerintah kabupaten/kota hanya sebatas koordinasi,” sebutnya.
reporter | Jeremi Taran
