You are here
Tolak Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat Masuk Kabinet, Tuntaskan Semua Kasus Makar Politik 

Tolak Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat Masuk Kabinet, Tuntaskan Semua Kasus Makar

topmetro.news – Penolakan terhadap kader Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat masuk kabinet, semakin menguat. Kali ini datang dari DPP Horas Bangso Batak, yang juga sekaligus mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus makar, dan yang lainnya.

Hal itu disampaikan Ketua DPP Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH, sebagaimana isi pernyataan sikap yang diterima topmetro.news, Senin (8/7/2019). “Alasan kami, karena sebelumnya partai-partai tersebut mengusung Prabowo Sandi dalam Pilpres 2019,” katanya.

Adanya suara terkait rencana bergabungnya kader parpol itu ke Koalisi Jokowi, menurut dia, adalah sesuatu yang sangat memalukan. “Karena sebelumnya mereka mereka dan kader-kadernya sering menyerang Jokowi dengan fitnah yang sangat keji. Bahkan beberapa orang sampai di proses secara hukum antara lain: Eggi Sujana, Ahmad Dani, Ratna Sarumpaet, Jonru Ginting, Bahar Bin Smith, dan beberapa orang lainnya,” urai Lamsiang.

“Kalau atas nama rekonsiliasi akhirnya kader dari partai tersebut menduduki jabatan di Kabinet Jokowi Maruf Amin, tentu itu sangat memalukan. Bagaimana mungkin misalnya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera, Ferdinand Hutahaean, dan kawan-kawan menjadi menteri di Kabinet Jokowi. Itu sama saja dengan mereka menjilat ludah sendiri,” sambungnya.

Sementara di sisi lain, kata Lamsiang Sitompul, hal itu malah bisa melukai perasaan pendukung Jokowi Maruf Amin. “Sama saja dengan tidak menghargai perjuangan para pendukung yang selama ini ikut difitnah dengan kata kata yang sangat keji,” katanya.

Pilpres Diulang

Bahkan, adanya suara agar Pilpres diulang kalau sampai mantan pendukung 02 dijadikan menteri, menurut Lamsiang, jangan dianggap remeh. “Para elit 01 harus sadar, bahwa alasan masyarakat memilih Jokowi bukan hanya karena sosok Jokowi. Tapi juga karena figur-figur menteri di belakangnya. Misalnya orang tertarik memilih Jokowi karena melihat Ibu Susi. Seandainya menterinya Ratna Sarumpaet, belum tentu banyak yang milih Jokowi,” katanya.

“Seandainya dari awal masyarakat sudah tahu bahwa apabila menang maka Jokowi akan mengangkat Fadli Zon, Fahri Hamzah, Mardani Ali Sera, Ahmad Dani, dan lainnya, tentu bisa jadi banyak pemilih Jokowi akan kabur,” sambungnya.

Menurut Lamsiang Sitompul, harapan masyarakat terhadap Jokowi adalah karena keyakinan akan mengangkat menteri yang mampu melaksanakan program untuk kemajuan Bangsa Indonesia. “Misalnya Menteri PU Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan Susi Pudji Astuti, dan lainnya,” katanya.

Di sisi lain, dia mengingatkan, pengangkatan menteri jangan diartikan sebagai bagi-bagi jabatan. “Karena jabatan menteri bukan sekedar kue yang dapat dibagi kepada kawan-kawan, sanak saudara, famili, kolega satu partai dan lain lain,” katanya.

Jabatan menteri, sambungnya, haruslah dijabarkan sebagai tanggungjawab untuk memajukan bangsa dan negara. Karena tidak ada artinya seorang Presiden yang baik tapi menteri tak berkwalitas.

Lamsiang Sitompul juga menyoroti kondisi Bangsa Indonesia pasca-Pilpres 2019, yang sudah berada dalam kondisi sangat mengkhawatirkan. Hal itu karena perpecahan dan kehancuran Bangsa Indonesia sudah di depan mata.

“Dalam peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 kalau saja Polri dan TNI tidak sigap, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perang di Indonesia. Karena terbukti ada kelompok yang merencanakan dan melakukan makar,” katanya.

Antisipasi Perpecahan Bangsa

“Oleh karena itu kita tidak boleh lengah. Harus tetap mengantisipasi potensi-potensi perpecahan bangsa. Kita tidak boleh cepat merasa puas karena Jokowi sudah menang. Kemenangan Jokowi harus dimaknai kemenangan Rakyat Indonesia melawan kelompok radikalis, pendukung Khilafah, koruptor, para penyebar kebencian dan berita hoaks,” paparnya.

Oleh karena itu, dia berharap, semua kelompok pendukung Khilafah, radikalis, koruptor, penyebar ujaran kebencian, dan berita hoaks harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. “Jangan sampai diberikan peluang masuk dalam pemerintahan dan nantinya menghimpun kekuatan untuk melawan negara,” wantinya.

Dalam lima tahun ke depan, menurutnya, pemerintah harus bekerja keras menumpas para pendukung Khilafah dan radikalisme. Sebagaimana diketahui bahwa hampir semua elemen Bangsa Indonesia sudah terpapar paham radikalisme.

“Bukan hanya masyarakat umum saja. Beberapa perguruan tinggi negeri, PNS, BUMN, bahkan oknum TNI sendiri pun sudah ikut terpapar radikalisme. Sehingga kalau tidak segera dibersihkan, maka kebangkitan Paham Khilafah hanya menunggu waktu,” imbuhnya.

BACA JUGA | Masuk Koalisi, Gerindra Ingin Bersihkan ‘Setan Kurap’ Jokowi

Tuntaskan Kasus Makar

Selanjutnya, demi tegaknya hukum, kata Lamsiang, maka semua kasus makar dan tindak pidana lainnya yang sedang disidik kepolisian, harus dituntaskan. “Beberapa kasus di antaranya antara lain Eggi Sujana, Kivlan Zein, Soenarko, dan lain-lain,” jelasnya.

Kalau kasus tersebut didiamkan polisi, maka akan menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum. Dimana kasus yang sudah disidik dan tersangka sudah ditetapkan, tapi prosesnya tidak berlanjut.

Hal ini dapat meruntuhkan wibawa hukum di mata masyarakat. Jangan sampai timbul dugaan seakan-akan penegakan hukum itu hanya sebagai alat tawar-menawar politik. Maka dengan demikian prosesnya harus dituntaskan dalam waktu yang secapatnya, tanpa pandang bulu siapa pun pelakunya. Karena setiap orang sama kedudukannya di depan hukum,” tutupnya.

reporter | Jeremi Taran

176 kali dibaca

Berita Lainnya

Leave a Comment