topmetro.news – Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, dituding menunjukkan sikap inkonsisten dalam pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Sumut, Jumat (2/8/2019) kemarin.
Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Forum Jasa Konstruksi Sumatera Utara (Forjasi), Sam Nahampun, mengatakan hal itu, Senin (5/8/2019). Karena Gubernur Edy tidak menjalankan apa yang dia sampaikan sebelumnya.
Hal itu, kata Sam Nahampun, terlihat jelas dengan sikap Gubernur Edy yang menunjuk sekaligus melantik pejabat eselon III yang pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah (OPD) yang bersangkutan tidak ada pejabat eselon II defenitif.
Contohnya Arief Indra Siregar STP MM yang dilantik sebagai Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam BP2RD Sumut dan Ahmad Ridwan Nasution ST, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Serta ada juga Erwin Hidayah Hasibuan SH MHum, Sekretaris Inspektorat Sumut dan Zainuddin SE, Kepala Bagian Pengkajian dan Pengembangan RSJ Sumut.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, belum ada kepala atau pejabat eselon II di BP2RD Sumut, Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Inspektorat dan Direktur RSJ Sumut,” sebut Sam Nahampun.
Pejabat Eselon III Diilantik, Tapi Belum Ada Pejabat Eselon II yang Defenitif
Pelantikan para pejabat eselon III yang belum ada pejabat eselon II defenitif tersebut, menunjukkan Edy mengingkari apa yang pernah dia ucapkan pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Edy menyatakan bahwa pejabat eselon III dipilih oleh pejabat eselon II masing-masing OPD.
“Dan inkonsistensi Gubsu Edy itu tidak saja pada pelantikan Jumat kemarin. Pada pelantikan dua pejabat eselon III Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut bulan yang lalu pun juga begitu. Belum ada pejabat eselon II defenitif,” jelasnya.
Selain itu, pelantikan pejabat eselon III Jumat yang lalu, juga mencerminkan ketidakcocokan Gubernur Edy untuk mewujudkan visi Sumut Bermartabat.
Hal itu, kata Nahampun, terlihat dari penempatan pejabat Eselon III yang kurang tepat pada jabatannya.
Contohnya, sebut Nahampun, pelantikan Ahmad Ridwan Nasution ST, Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Sumut dan Lamhot Pasaribu ST MSi. Ada juga Kepala UPT Pelayanan Sosial eks Kusta Belidahan Sicanang Medan, Dinas Sosial Sumut.
“Gubernur Edy selalu mengingatkan agar para OPD bekerja serius mewujudkan salah satu visi misinya yaitu pembangunan infrastruktur. Namun menjadi aneh ketika dalam pelantikan kali ini kita melihat justru orang-orang dinas fisik seperti Ahmad Ridwan dan Lamhot dari bidang keilmuan teknik, justru kok ke Dinas Koperasi dan ke Dinas Sosial. Relevankah itu?,” ujar Nahampun.
Namun Gubernur Edy Rahmayadi menampik disebut inkonsisten.
“Loh, kan dari mereka namanya ke meja saya, saya tandatangani berarti itu sudah seleksi mereka,” ujar Gubernur Edy di Kantor Gubsu, Senin (5/8/2019).
Baca Juga: Gubsu Lantik Pejabat Eselon III Pemprovsu
Gubernur Edy bahkan menegaskan bahwa pejabat eselon III yang dilantiknya itu, adalah pilihan dari pejabat eselon II di OPD masing-masing yang sudah melalui proses di Baperjakat.
Tapi masih belum defenitif kepala OPD misalnya Dinas Koperasi, Inspektorat?, tanya wartawan. Namun menurut Gubernur tidak masalah.
“Masa mau menunggu dulu ini, dia kan mau kerja segera,” jelas Edy.
Pelantikan Pejabat Eselon III yang Tidak Sesuai Bidang Keilmuannya
Kemudian terkait adanya pejabat eselon III yang tidak tepat didudukkan dijabatannya karena tidak sesuai bidang keilmuannya. Seperti 2 pejabat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut ke Dinas Koperasi UKM Sumut dan Dinas Sosial Sumut?, Gubernur Edy beralasan tidak ingat satu persatu.
“Kalau sudah sampai ke eselon III, kan tak tahu saya siapa satu persatu,” ujarnya.
Reporter | Erris JN
