Masyarakat Karo Unjuk Rasa Depan Istana Negara, Tuntut Bangun Jalan Tol Medan–Berastagi

Masyarakat Karo

topmetro.news – Masyarakat Karo yang tergabung dalam JPS (Jambur Pergerakan Sienterem) dengan memboyong seperangkat alat music tradisional Karo, unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2019) menunutut Presiden Jokowi segera merealisasikan pembangunan jalan tol Medan-Berastagi, guna mengatasi kemacetan.

Menurut tokoh masyarakat Karo, Sudarto Sitepu didampingi aktivis perjuangan masyarakat Karo, Julianus Sembiring dan Yoki Pranata Sinulingga kepada wartawan, Kamis (15/8/2019) melalui telepon, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Karo atas dibatalkannya rencana pembangunan jalan tol maupun jembatan layang oleh Kementerian PUPR.

“Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan kita mendengar penjelasan Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR, Achmad Gani Ghazali Akman. Saat itu dia mengatakan pembangunan tol (bebas hambatan) maupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi belum bisa dilaksanakan,” ujar Sudarto.

Juga Minta Presiden Jangan ‘Anaktirikan’ Karo Dalam Pembangunan Infrastruktur Modern

Sudarto yang juga mantan anggota DPRD Sumut itu menegaskan, masyarakat Karo meminta kepada Presiden Jokowi untuk mendengar tangisan dan jeritan masyarakat, dari Kabupaten Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Humbang Hasudutan, Simalungun, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tengah yang sangat merindukan pembangunan jalan tol Medan–Berastagi, untuk menghindari kemacetan.

“Ribuan ton buah-buahan dan sayur-sayuran dari berbagai kabupaten rusak dan membusuk sehingga tidak laku lagi di Pasar Induk Medan. Hal ini diakibatkan terjebak kemacetan berjam-jam di tengah jalan. Kejadian seperti itu bukan sekali dua kali, tapi sudah teramat sering. Untuk mengatasinya, hanya membangun jalan tol,” ucapnya.

Dalam tuntutannya, masyarakat Karo menilai, Kementerian PUPR sepertinya hanya memprioritaskan pembangunan tol di daerah-daerah tertentu, bahkan ada yang sepertinya dipaksakan. Sementara Jalan Medan-Berastagi sudah bertahun tahun darurat macat dan seperti kisah horor yang sangat menakutkan, terkesan diabaikan.

“Apabila jalan tol belum dapat direalisasikan pemerintah pusat, kita meminta sesuai dengan usulan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK) Sumut, yaitu dengan membangun jalan layang sejajar dengan jalan sekarang sepanjang 1,6 Km dengan dana Rp400 miliar di daerah Bandarbaru dan sepanjang 700 meter di tikungan PDAM Tirtanadi dengan dana Rp200 miliar, ” ungkap Sudarto.

Menurut Julianus, Konsep ICK yang berbasis ilmiah dengan penjiwaan karakter medan jalan yang berkelok-kelok serta bertebing-tebing adalah solusi cerdas. Hal ini bisa menjawab seringnya di kedua lokasi tersebut macet parah akibat longsor maupun mobil-mobil berbadan besar yang rusak ditengah badan jalan.

Meminta Agar Pemerintah Segera Menyahuti Aspirasi

Berkaitan dengan itu, Sudarto dan Julianus nengingatkan pemerintah pusat untuk segera menyahuti aspirasi masyarakat Karo dengan sesegera mungkin mengalokasikan anggaran pembangunan jalan tol Medan-Berastagi di APBN 2020. Agar masyarakat di bagian utara KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba tidak merasa dianaktirikan.

“Untuk itu, kami meminta Presiden Jokowi jangan meng-anaktirikan Kabupaten Karo dalam pembangunan infrastuktur modern berskala nasional. Walau bagaimana pun Jokowi dalam dua kali Pilpres menang diatas 93 persen di Karo,” beber Sudarto, sembari meminta Presiden menginstruksikan kepada Menteri PUPR, agar pembangunan jalan tol Medan-Berastagi diprioritaskan dalam APBN 2020.

Jika usulan masyarakat Karo tetap diabaikan, tambah Julianus, massa JPS akan terus bergerak dengan massa yang lebih besar lagi. Karena masyarakat sangat resah atas kondisi jalan yang satu-satunya menghubungkan ke Kota Medan, dengan sejumlah kabupaten. Seperti di Sumut maupun Aceh Tenggara dan Aceh Selatan ini nyaris tiap hari terjadi kemacetan.

“Sebagai pintu gerbang KSPN Danau Toba bagian Utara, betapa pentingnya dilakukan peningkatan Jalan Medan-Berastagi, berupa pembangunan jalan tol maupun jembatan layang. Hal ini berguna meningkatkan daya saing sejumlah daerah di bagian utara KSPN Danau Toba tersebut,” ucap Julianus.

Penulis | Erris JN

Related posts

Leave a Comment