topmetro.news – OPD Pemprov Sumut terus memacu serapan anggaran di instansinya masing-masing. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut misalnya, yang menyebut, hingga akhir Oktober 2019 capaian realisasi serapan anggaran mereka sudah mencapai 70 persen lebih.
Menurut Kadis TPH Sumut Dahler Lubis, sisa 30 persen lagi anggaran pihaknya yang belum terserap itu karena masih ada beberapa kegiatan yang sedang berjalan. “Sekarang lagi berjalan (sejumlah kegiatan) seperti yang sedang teken kontrak,” katanya menjawab wartawan, Jumat (1/11/2019).
Dia menyebutkan, untuk belanja langsung pihaknya di Tahun Anggaran 2019 ini, berjumlah Rp100 miliar lebih dan sudah 70 persen lebih pula yang terserap alias terlaksana di lapangan. “Kami optimistis sisa 30 persen lagi itu akan dapat (memenuhi target). Sebab sisa dua bulan diakhir tahun ini sudah dikontrakkan (melalui Pokja ULP) untuk dilelang pekerjaannya,” katanya.
Umumnya, sebut mantan Kadis Ketapang dan Peternakan Sumut ini, anggaran dari program kerja yang sudah terserap tersebut adalah kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Selain itu masih ada yang menyisakan karena tinggal proses pembayaran, mengingat pekerjaan fisik yang telah rampung. Antara lain kata dia seperti program bantuan benih, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, dan lainnya.
“Juga termasuk program pembangunan embung konservasi air dan pengembangan Rumah Kompos,” tutupnya.
Serapan APBD Rendah
Seperti diketahui, serapan APBD Pemprovsu umumnya masih rendah menjelang akhir tahun ini. Berdasarkan data serapan anggaran Pemprovsu dari aplikasi Sumut Smart Province, 22 Oktober 2019, serapannya baru 58,94%. Dari data itu menunjukkan baru sekitar Rp8,679 triliun anggaran yang terserap dari total APBD Sumut Rp14,726. OPD yang memiliki program pekerjaan fisik, adalah antara lain yang belum maksimal menyerap anggaran.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat dimintai tanggapan ihwal ini mengaku sudah mengetahui lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Dia juga mengakui adanya kelemahan dalam penyerapan anggaran. Idealnya memang tak seharusnya anggaran tersebut terserap lambat.
“Penyerapan anggaran ini yang sedang (mau dievaluasi). Dan besok saya akan kumpul ini. Ini dimana yang salah. Apakah awal menetapkan pendapatannya atau sekarang ini pendapatan baru yang tidak mencapai sasaran kenapa kok semakin turun,” ujarnya menjawab wartawan, Selasa (22/10 /2019) lalu.
Soal sejumlah OPD fisik seperti Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tataruang (SDACKTR), dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lambat menyerap anggaran, Edy mengaku sudah tahu soal itu.
“Oke disitu saya baru tahu kelemahannya. Sehingga akan saya pelajari. Tahun depan tak akan terjadi lagi,” tegas mantan Pangkostrad itu sembari menambahkan, akan melakukan kajian mengapa penyerapan anggaran selalu lambat.
reporter | Erris JN
