topmetro.news – Amandemen UUD 45 perlu disosialisasikan ke 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Tujuannya agar mendapat masukan dari berbagai lapisan masyarakat, baik civitas akademika maupun wartawan.
Untuk itu, MPR RI akan bekerjasama dengan PWI dalam pelaksanaannya yang akan berlangsung selama tiga tahun hingga 2022.
Hal itu disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo ketika menerima kunjungan pengurus PWI Pusat yang dipimpin Sekjen PWI Mirza Zulhadi. Turut serta Ketua Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Zulkifli, Wakil Sekjen Pro Suprapto, dan Direktur Kerjasama Wartawan ASEAN Dar Edi Yoga.
Pertemuan itu berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11/2019).
“Mungkin kita perlu melakukan amendemen tentang pemilihan presiden yang dapat dilakukan tiga kali,” ujar Bambang Soesatyo.
Rencana HPN
Selain mensosialisasikan tentang amandemen UUD 45, Ketua MPR juga menyambut baik usulan dari PWI Pusat tentang sosialisasi kode prilaku wartawan. Dia juga mengingatkan kembali kode etik jurnalistik di setiap kunjungan Ketua MPR RI dan PWI ke daerah-daerah.
Dalam kesempatan tersebut Sekjen PWI melaporkan rencana pelaksanaan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung di Banjarmasin dari tanggal 6-9 Februari 2020. Pada kesempatan itu dia mengundang Ketua MPR RI untuk dapat hadir di perayaan puncak HPN pada tanggal 9 Februari 2020.
Terkait HPN 2020, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Nurjaman berharap, Kalimantan Selatan dapat menjadi pintu gerbang perdagangan internasional menggantikan Singapura. Hal itu, mengingat posisi Kalsel berada di tengah-tengah Indonesia dan akan menjadi daerah penyangga calon ibukota baru Indonesia di Kalimantan Timur.
“Selain mengadakan konvensi tentang dunia pers, dunia medsos, HPN juga akan membuat seminar tentang pariwisata dan juga perkembangan bisnis daerah Kalimantan Selatan, dengan mengundang berbagai tokoh daerah maupun pusat,” jelas Nurjaman Mochtar.
sumber | Humas PWI
