topmetro.news – Komisi D DPRD Sumut skors RDP (Rapat Dengar Pendapat), karena merasa tidak puas terhadap jawaban Sekdis LH (Sekdetaris dinas Lingkungan Hidup) Provsu Sugiatno yang terkesan kurang menguasai persoalan.
Ketua Komisi D DPRD Sumut H. Anwar Sani Tarigan yang memimpin rapat dengar pendapat dengan DLH Provsu, Selasa (10/2/2020), menskor rapat sampai waktu yang belum ditentukan, karena Sekdis terkesan kurang menguasai dan memahami program DLH tahun 2019.
DPRD Sumut skors RDP, Bicarakan Limbah
“Paling tidak, Sekdis bisa memberikan gambaran terhadap pertanyaan anggota dewan. Seperti data perusahaan –perusahaan penghasil limbah di Sumut, sejak kapan beroperasi, bagaimana izin UKL dan UPL. Jenis Limbah apa saja yang dihasilkan perusahaan, berapa banyak dan bagaimana pengelolaan dan pembuangannya,” ujar anggota komisi D seperti Aulia Rizky Agsa.
Selain itu, kata Aulia, Sekdis juga harusnya bisa memberi jawaban terkait nama perusahaan pengangkut limbah perusahaan-perusahaan limbah di Sumut. Tapi sepertinya tidak ada jawaban yang konkrit dari Sekdis, sehingga diusulkan agar rapat diskor. Dan dilakukan RDP kembali dengan perusahaan penghasil limbah di Sumut dan DLH Provsu agar melengkapi data.
Padahal, kata politisi Gerindra ini, seperti PT SOL melakukan penyebaran polusi gas beracun asam sulfit atau H2S di areal persawahan warga Desa Banuaji IV Adiankoting. Akibatnya diduga telah memakan korban jiwa meninggal.
“Kita perlu tahu sejauh mana pengawasan yang dilakukan selama ini,” ujarnya setelah DPRD Sumut skors RDP.
Sementara Sekretaris DLH Sumut Sugiatno menjelaskan, DLH Sumut memiliki tujuan untuk meningkatkankan kualitas lingkungan hidup atau yang disingkat dengan IKA LH yang terbagi dalam IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan). Walau yang lebih berperan Dinas Kehutanan.
“Sebetulnya kalau mau melihat raport lingkungan hidup dapat dilihat dari situ,” tukasnya.
Penulis | Erris JN
