topmetro.news – Data penerima bansos menjadi perhatian masyarakat, termasuk juga anggota DPRD Sumut. Sehingga Pemko Medan pun didesak membuka data masyarakat penerima Bantuan Sosial (Bansos) tahap II.
Desakan ini salah satunya disampaikan Fraksi Gabungan (PSI, Hanura, PPP) DPRD Kota Medan, melalui ketuanya Erwin Siahaan.
“Hari ini kita layangkan surat kepada Plt Walikota Medan Akhyar Nasution, tembusan ke Kepala Dinas Sosial. Surat tersebut merupakan permintaan data masyarakat penerima bantuan ‘by name by adress’. Baik penerima bantuan tahap pertama dan tahap kedua nantinya,” ujar Erwin Siahaan, Senin (11/5/2020).
Erwin yang didampingi Sekretaris Fraksi Abdul Rani, Bendahara Fraksi Hendra DS, dan anggota fraksi lainnya, Jansen Simbolon dan Renville Napitupulu menilai, data penerima bantuan perlu dibuka untuk meminimalisir kesalahan.
“Selama ini kita sering dapat keluhan masyarakat karena tidak mendapat bantuan. Padahal anggaran dan pelaksanaan pemberian bantuan ada di Pemko Medan. Agar kami bisa menjalankan fungsi pengawasan, maka data perlu dibuka,” bebernya.
Jenis Bantuan
Selain data penerima bantuan, surat tersebut juga meminta penjelasan terkait jenis bantuan apa saja yang diberikan serta volumenya. “Apa aja bantuannya, berapa banyak, kita kan gak tahu,” sebut politikus PSI ini.
Erwin berpendapat penyaluran Bansos Tahap I tidak tepat sasaran dan terkesan tebang pilih, sehingga tidak efektif. “Data itu penting untuk efektifitas yang akan kami lakukan dan berharap data itu sudah diserahkan pada 17 Mei 2020,” tegasnya.
“Kami ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran dan jenis bantuan jangan asal-asalan. Anggaran untuk bansos beras itu besar. Jadi jangan dipermainkan di tengah Covid-19 yang sudah membuat masyarakat susah,” tuturnya.
sumber | RELIS
