topmetro.news – DPC GMNI Kota Medan minta Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut mendalami peran aktor pengusaha yang ramai diberitakan media ikut terjaring OTT bersama Dzulmi Eldin.
Hal itu disampaikan Ketua DPC GMNI Kota Medan Samuel Oktavianus Gurusinga, Senin (15/6/2020), menanggapi pemanggilan Plt Walikota Medan, kemarin.
Menurut dia, proses pemanggilan Plt Walikota Medan Ir Akhyar Nasution,Jumat (12/6/2020) lalu, oleh Ditkrimsus Polda Sumut, patut menuai tanda tanya. Dari Informasi yang beredar, pemanggilan Ir Akhyar Nasution diduga berkaitan dengan penyelenggaraan MTQ yang dilaksanakan Februari lalu.
Menyikapi hal tersebut, Samuel Oktavianus Gurusinga, mengatakan, GMNI sebagai wadah organisasi mahasiswa memiliki sikap tersendiri terhadap pemanggilan dimaksud. Menurutnya, proses pemanggilan tersebut juga dapat menjadi narasi ‘black campaign’ bagi sebagian kalangan.
“Patut diketahui, bahwa kegiatan itu sendiri dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Sehingga audit BPK belum dilakukan. Kenapa tiba-tiba Ditkrimsus bisa mengambil kesimpulan bahwa terjadi sesuatu yang tidak wajar dalam penyelengaraan kegiatan tersebut? Ini sebuah kejanggalan,” katanya.
Peran Pengusaha
Samuel menilai, lebih baik Ditkrimsus mendalami peran aktor pengusaha yang ramai diberitakan media ikut terjaring OTT bersama Eldin. Namun ternyata bebas berkeliaran hingga saat ini, karena dilindungi kekuasaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum.
Samuel mengingatkan, jangan ada agenda setting dari proses pemanggilan tersebut. “Mengingat sebentar lagi akan dilakukan penyelenggaraan Pilkada Serentak dan yang bersangkutan (Ir Akhyar Nasution-red) berkemungkinan besar akan mengikuti kontestasi tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kuasa anggaran terletak pada Sekda Kota Medan. Juga pejabat pelaksanaan program merupakan kepala dinas bersangkutan.
GMNI Medan, kata Samuel, juga mendorong agar pihak kepolisian bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada. Dia meminta Kapolda agar memastikan terhadap jajarannya untuk bekerja secara profesionalisme.
“Kami juga mendorong kepada media massa agar seimbang memberitakan permasalahan tersebut dan tidak melakukan framing yang merugikan mana pun,” katanya.
“DPC GMNI Medan akan terus mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Sekaligus memastikan aparat penegak hukum harus bebas dari intervensi kelompok tertentu dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum,” tutupnya.
sumber | RELIS
