topmetro.news – Kisruh yang diakibatkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk warga terdampak Covid-19 di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang berujung pemblokadean jalan Lintas Sumatra (Jalinsum), menjadi perhatian khusus Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis.
Erwin Efendi Lubis, kepada topmetro.news, Kamis (18/6/2020) mengungkapkan bahwa pemblokadean jalinsum yang dilakukan warga Desa Hutapuli dan Huta dame yang berujung pada macetnya lalulintas sehingga lumpuh total ini hanya sebagian kecil yang terjadi.
“Situasi ini pecah bukan murni masalah BLT. Ini tidak murni masalah BLT. Semestinya harus ada hubungaan timbal balik antara yang menuntut dan yang di tuntut,” ucap Erwin.
Erwin juga mengimbau agar kepala desa memperlakukan masyarakatnya sebagaimana mestinya dan jangan buat blok antara masyarakat. Dan masyarakat juga tuntutlah hak sebagai mestinya. Jangan pula dikaitkan dengan kepentingan apa pun.
Lalu sambung politisi Partai Gerindra ini, di tingkatan selanjutnya mulai dari camat sampai pemkab, juga harus objektif. Dan pemerintah harus melihat dan mengkaji baru mengambil tindakan atas situasi yang terjadi di seluruh Kabupaten Madina yang dapat dipastikan terjadi permasalah di setiap desa.
Faktor Permasalahan Desa
Masih Erwin, permasalahan di desa ada beberapa faktor. Yang pertama itu akibat inspektorat tidak transparan dalam melaksanakan tugas. Apa pun permasalahan di desa, inspektorat itu tidak terlepas tanggungjawabnya.
“Kalau inspektroat menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya, dia menjalankan pengawasanannya terhadap desa, dan membuat laporan pengawasan yang murni, jangan laporannya ada ditemukan indikasi fiktif atau temuan lain, dibuat tidak ada inilah yang membuat situasi ini ribut seolah-olah terpelihara. Kalau tidak ada peluang kepala desa untuk memainkan anggaran desa masyarakatnya juga akan nyaman. Kalau masyarakatnya nyaman tidak akan terjadi keributan seperti ini,” tegasnya.
“Jika ada permasalahan desa kembalikan kepada siapa yang menginvestigasi, supaya bupatip un jangan terlalu pusing memikirkan itu. Semua desa ingin mendatangi bupati menyampaikan kepala desa, itu tidak benar,” imbuhnya.
“Kapan lagi masyarakat ini terbenahi dan kapan lagi pemerintahan ini akan nyaman kalau terus menerus aduan itu di terima. Dan Kejadian seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan masyarakat menutup Jalan Lintas Sumatera. Ini bukan jalan daerah ini jalan negara. Jangan karena kepentinan mereka, orang lain dirugikan. Ttu tidak boleh ditoleransi,” pinta Erwin.
“Saya sendiri tidak setuju dengan penutupan Jalinsum. Jika ada permasalahan di desa mari kita cari solusi yang pas yang tidak merugikan orang lain. Kalau ada yang tidak cocok antara desa dengan pemerintahannya lakukan komunikasi. Kalau tidak bisa komunikasi maka silahkan lakukan pengaduan sesuai peraturan yang ada,” tandasnya.
reporter | Jeffry Barata Lubis
