topmetro.news – FPAN DPRD Medan mengaku miris dan menyayangkan kinerja beberapa OPD Pemko Medan yang minim, bahkan gagal memenuhi target PAD di tahun 2019 lalu. Dimana target Rp6 triliun lebih hanya tercapai Rp5 triliun lebih. Yakni 88,20%.
Hal demikian dinilai bukti lemahnya pengelolaan data dan sumber informasi beberapa SKPD dalam menyusun asumsi. Serta tidak adanya inovasi dan tanggungjawab kerja untuk menggali potensi PAD.
Hal tersebut disampaikan Sudari ST selaku Juru Bicara FPAN DPRD Medan dalam pandangan umum terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Walikota Medan. Disampaikan saat rapat paripurna di gedung dewan, Senin (22/6/2020).
Begitu juga terkait penataan infrastruktur. Sudari menilai belum memberikan hasil yang maksimal. Terbukti beberapa perbaikan infrastruktur tidak memberikan kenyamanan bagi warga. Terkait hal itu, Sudari mempertanyakan pihak Dinas PU Kota Medan, kenapa hanya mampu menyerap anggaran sekitar 83,28%. Sementara banyak keluhan masyarakat agar kualitas dan anggaran infrastruktur maksimal.
Selain itu, FPAN juga menyoroti bagaimana komitmen Pemko Medan untuk menjalankan rekomendasi DPRD Medan terkait penggunaan dan pemasangan ‘typing box’ di beberapa hotel dan restoran. Diketahui sistem pemungutan pajak dan retribusi melalui ‘self assesment system’, dimana pemungutan pajak dan retribusi penentuan bebannya ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sistem lama itu sangat berpotensi lost pendapatan. Untuk itu sangat perlu disikapi demi peningkatan PAD dengan potensi yang dinilai meningkat.
Kesiapan Pemko Medan
Di akhir pemandangan umumnya, Sudari selaku Bendahara FPAN DPRD Medan itu mempertanyakan upaya dan kesiapan Pemko Medan menyanggupi anggaran Pilkada 2020. Semetara PAD Pemko Medan Tahun ini dipastikan jauh menurun dari target.
Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan yang membidangi kesehatan itu, terkait penyebaran Covid-19 yang terus bertambah dan kian memprihatinkan, apa saja langkah Pemko Medan untuk meminimalir memutus mata rantai pandemi tersebut.
Bahkan, FPAN minta Pemko Medan agar benar-benar merealisasikan program ‘universal healt corvorage’. Yakni, penjaminan kesehatan seluruh masyarakat Kota Medan yang tidak tercover PBI Kesehatan. Padahal jumlah yang dicover PBI pemerintah pusat, provinsi, dan Kota sudah melampaui jumlah orang miskin di Medan.
reporter | Jeremi Taran
