topmetro.news – Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sumut Yono Andi Atmoko mendesak Pemkab Karo agar memperbaiki aplikasi SIKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa), yang dinilai masih belum tertib administrasi dalam pengelolan keuangan.
“Yang paling utama, data base di setiap kecamatan harus lengkap dan stand by,” kata Yono Andi Atmoko, melalui ‘Zoom Meeting’, Kamis (13/8/2020), di Ruang KCC Kantor Bupati Karo Kabanjahe. Dalam ‘Zoom Meeting’ itu, secara random dipilih Camat Tiga Panah sebagai sampel pengecekan kesiapan para camat se-Kabupaten Karo.
Pada kegiatan itu,, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH didampingi Korwas APD II Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Agus Nugroho Rahardjo, Plt Asisten I Pemkab Karo Dapit Trimei Sinulingga, Kadis DPMD Abel Tarawai Tarigan, dan Kepala Inspektorat Philemon Brahmana.
Yono Andi Atmoko meminta agar camat selalu bersinergi dengan kepala desa dalam hal mengawasi pengelolan keuangan desa. Sebab banyak temuan, bahwa hampir setiap desa selalu ada masalah administrasi.
“Berimbas keuangan pasti jelek. Akhirnya bermasalah. Dan menurut catatan BPKP selama ini, hampir 80 persen kepala desa terbelit dan tersangkut d ibidang administrasi,” tegasnya.
Yang sangat penting, katanya, camat ingatkan kepada kades untuk hindari masalah yang berhubungan dengan hak masyarakat. Seperti bantuan dari Kemensos, Pemprov Sumut, Pemkab Karo, dan BLT Dana Desa.
“Apalagi pengawasan pengelolaan keuangan Pemkab Karo pada tahun 2019, BPKP menilai cukup baik dan diberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Medan. Tentu ini semua dukungan dari tingkat desa hingga kecamatan,” jelasnya.
Respon Bupati Karo
Menanggapi itu, Terkelin Brahmana sangat berterima kasih atas edukasi dan partisipatif BPKP dalam memberikan dorongan pencerahan terkait penggunaan aplikasi SIKEUDES. Dimana selama ini mungkin belum sempurna bagi setiap kecamatan.
“Banyak faktor sehingga SIKEUDES belum maksimal diterapkan di setiap desa. Hal ini menjadi atensi Pemkab Karo ke depan dalam menata-kelola keuangan desa yang lebih bagus, untuk menghindari permasalahan yang selama ini terbentur di administrasi,” ucap Terkelin.
Sementara Camat Tiga Panah Data Martina Br Ginting mengatakan, khusus wilayah Tiga Panah yang membawahi 29 desa, hampir semuanya lemah dalam pemanfaatan aplikasi sistem informasi keuangan desa.
reporter | Rafael M Putra Pinem
