topmetro.news – Pandangan umum delapan fraksi di DPRD Madina sangat mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta rasa tanggungjawab yang besar kepada masyarakat disana. Karena delapan fraksi di DPRD Madina tersebut masing-masing bersifat konstruktif, objektif dan juga membangun.
Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) Tahun Anggaran 2019. Agendanya penyampaian nota jawaban atas pandangan umum fraksi babak pertama DRPD Madina, Senin (24/8/2020) malam.
Mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terkait keberhasilan dalam mempertahankan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sumut atas laporan keuangan Pemkab Madina TA 2019. Bupati menuturkan permohonan maaf. Karena pada awal masa jabatan anggota DPRD Madina, pemkab belum bisa memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Angka Kemiskinan
Pencapaian opini WTP merupakan target Pemkab Madina dalam pemeriksaan keuangan daerah untuk tahun 2020 ini. “Dan terkait semua masalah yang menghambat kita untuk mendapatkan opini WTP tersebut sudah kita petakan. Dan dalam waktu yang tersisa ini, kami akan bekerja keras untuk selesaikan semua masalah tersebut,” ujarnya.
Kemudian menanggapi pandangan umum Fraksi Golkar, pemkab sangat sependapat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi persoalan yang perlu mendapat kajian dan harus ada solusinya. Pemkab Madina akan melakukan review kembali terhadap regulasi atau peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dapat relevan dengan kondisi yang ada saat ini.
Guna mencari solusi terkait hal ini, Pemkab Madina telah menyusun sistim pengendalian internal dalam rangka optimalisasi PAD melakukan kerjasama dengan pihak lain yakni bank daerah terkait pelaksanaan pembayaran secara online system. Sehingga membuat wajib pajak membayar kewajiban perpajakan dengan mudah. Sekaligus dapat mengawasi aparatur petugas pajak daerah.
Bupati Madina menambahkan. Angka kemiskinan Kabupaten Madina mengalami penurunan. Pada tahun 2017 sebesar 11,02 persen. “Pada tahun 2018 turun menjadi 9,08 persen,” katanya.
Status Wabup Madina
Bupati menanggapi pertanyaan Fraksi Amanat Berkarya terkait kebersamaan Drs H Dahlan Hasan Nasution dan HM Ja’far Sukhairi Nasution pada Pilkada 2015 lalu. PAN merupakan salah satu partai pengusung. Dia menyampaikan secara hukum mereka tetap pasangan sah selaku Bupati dan Wakil Bupati Madina. Hingga tanggal 30 Juni 2021.
“Seperti yang kita ketahui pada pilkada yang Insha Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Bapak HM Ja’far Sukhairi Nasutuon menjadi salah satu bacalon Bupati Madina. Dan tentunya hal tersebut merupakan hak Beliau,” katanya.
“Mengenai tingkat kehadiran Beliau sebagai Wakil Bupati Madina dalam melaksanakan tugas yang tidak sebagaimana mestinya, jauh hari sebelum terjadi hiruk pikuk mengenai bacalon bupati/wakil bupati, kami sudah menyurati Beliau dengan No. 800/3653/BKD/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang tembusannya sampai kepada Mendagri. Dan menurut informasi yang kami peroleh, Bapak Mendagri telah menyurati Gubernur Sumut untuk menindaklanjutinya,” paparnya lagi.
Terkait dengan gaji maupun biaya operasional, pemkab masih membayarkan sesuai hak sebagai wakil bupati. Mengenai mobil dinas wakil bupati BB 2 R yang berubah dari plat merah menjadi hitam, bupati mengatakan itu di luar kontrol mereka.
“Namun bila hal tersebut menjadi kesalahan kami, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPRD dan masyarakat Madina,” ungkapnya.
Bupati juga menanggapi baleho yang tidak disertai foto Wakil Bupati Madina. “Disini perlu kami luruskan bahwa pada baleho-baleho ukuran besar tetap kami muat foto Beliau. Namun kami juga tidak memungkiri bahwa di beberapa kegiatan tidak disertai foto Wakil Bupati Madina. Kemungkinan karena dana pembuatan balehonya tidak berasal dari dana APBD. Dan juga kemungkinan rasa takut si pembuat baleho dipermasalahkan sekaitan dengan jarangnya wakil bupati melaksanakan tugasnya,” urainya.
One Man Show
Bupati juga menanggapi ungkapan Fraksi Amanat Berkarya menyatakan bupati melaksanakan tugas secara ‘one man show’. Bupati meluruskan, bahwa mereka adalah manusia yang sangat kooperatif dan demokrasi. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah tetap melibatkan semua pihak,” katanya.
Bupati menyebut, bahwa mereka sering dalam kesendirian melaksanakan tugas-tugas berkaitan dengan keperluan masyarakat. Apalagi sangat mendesak. Seperti menangani kerusakan akibat bencana.
Misalnya mereka memperbaiki jalan rusak, jembatan putus, maupun melakukan perbaikan irigasi yang merupakan sumber air bagi beberapa mesjid.
Perbaikan terkadang tidak memakai APBD karena tidak dialokasikan dana itu. “Namun karena menyangkut kepentingan dan hajat hidup orang banyak, mengharuskan kami untuk melakukan penanganan serius dan segera,” katanya.
Bupati sendiri merasa sangat senang sekali dengan adanya koreksi Fraksi Amanat Berkarya itu. Dia mengharapkan ke depan. Kiranya Fraksi Amanat Berkarya berkenan bermalam dan berlumpur memperbaiki keperluan rakyat yang terkadang siang malam di tengah hujan lebat tanpa pelindung. “Dengan tujuan agar rakyat tidak.merasa kecewa,” katanya.
Pantauan topmetro.news, usai memberikan nota jawaban, rapat paripurna akan berlanjut ke tahap pendalaman pembahasan. Sebab, saat pimpinan sidang menyampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Madina apakah ada pandangan umum kedua, seluruh fraksi menyatakan tidak ada. Mereka merasa sudah puas dengan jawaban Bupati Madina Drs H Dahlan Hasan Nasution.
reporter | Jeffry Barata Lubis
