topmetro.news – Dwi Ngai Sinaga SH MH sebagai kuasa hukum Keluarga Rianto Simbolon bersama dengan Komnas PA akhirnya mengambil kesepakatan bersama agar tujuh anak almarhum harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Dalam hal ini pihak Pemkab Samosir.
Kesepakatan tersebut muncul setelah Dwi Ngai Sinaga SH MH bersama Bendi Pakpahan SH bertemu Arist Merdeka Sirait (Ketua Komnas PA), Selasa (1/9/2020) malam.
Dwi Sinaga (Direktur LBH IPK Sumut) sekaligus Tim LBH Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dohot Boruna (PPTSB) se-Dunia usai pertemuan mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas langkah cepat Komnas PA, yang akan datang ke Dusun I Sosor Simbolon Desa Sijambur Kecamatan Ronggurnihuta, Samosir untuk melihat secara langsung kondisi tujuh anak almarhum Rianto Simbolon yang kini sudah yatim piatu.
Sambung Dwi, dengan langkah tersebut secara tidak langsung, anak almarhum sudah sangat terbantu.
“Dari sejak awal proses hukum kasus ini kami sudah mengawal secara bertahap. Hingga mencari solusi yang terbaik agar masa depan ketujuh anak almarhum bisa mendapatkan perhatian secara serius. Termasuk juga para pelaku bisa kena ‘jerat’ dengan sesuai aturan hukum dalam hal ini KUHP 340. Dan akhirnya ini menjadi satu kesimpulan bersama kita,” ucapnya.
Dwi mengatakan bahwa pihak Komnas PA juga sudah sepakat terkait dengan adanya teror terhadap pelapor. Mereka akan segera menyurati pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kami sepakat dengan tegas menyampaikan pemerintah harus segera hadir untuk ketujuh anak almarhum. Jelas dalam hal ini Pemkab Samosir mutlak melaksanakan amanat undang-undang anak. Siapa pun nanti bupati selanjutnya harus bisa memberikan tanggung jawabnya penuh hingga anak-anak tumbuh dan berkembang, tanpa ada beban trauma. Juga Polres Samosir bisa menjerat pelaku dengan KUHP 340,” tegas Dwi.
Dia pun mengingatkan masyarakat Samosir untuk tetap menjunjung adat istiadat. Sehingga tidak dengan mudahnya mengambil sikap melanggar hukum bila ada persoalan.
Hal yang sama juga disampaikan Benri Pakpahan SH. Bahwa kesepakatan bersama dengan Komnas PA harus bisa terlaksana.
Perhatian Komnas PA
Pada tempat dan kesempatan yang sama, Arist Merdeka Sirait menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut .
“Sudah ada kesimpulan dan kesepakatan bersama, saya sebagai Ketua Komnas PA dan kuasa hukum almarhum Rianto Simbolon akan datang ke Samosir tanggal 3 September. Selain bertemu pihak Pemkab Samosir kita akan bertemu dengan Kapolres Samosir termasuk para tersangka. Hingga bertemu ketujuh anak almarhum,” kata Arist.
Tegas, kata Arist, pihaknya mendorong agar pemerintah dalam hal ini Pemkab Samosir bisa memberikan tanggung jawab penuh. “Kami mendorong agar pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atau take over seluruh anak almarhum Rianto Simbolon. Siapa pun orang yang memimpin Samosir harus memiliki tanggung jawab penuh,” kata Arist.
Sambung, Arist pihaknya tidak ingin anak-anak almarhum terlantar. “Terlepas Pilkada dan lainnya, tanggung jawab pemerintah tidak bisa lepas begitu saja. Hingga anak-anak kelak bisa tumbuh dan mandiri, mulai hari ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah secara penuh. Siapa pun bupatinya,” ucapnya.
Untuk Polres Samosir, kata Arist pihaknya mengingatkan agar menangani kasus tersebut secara serius. “Kita sudah mendengar langsung kronologis kejadian, almarhum sudah beberapa kali mengalami berbagai rangkaian percobaan,” katanya. Akhirnya tanggal 9 Agustus, lanjutnya, almarhum meninggal karena perlakuan para tersangka.
Terkait dengan adanya teror terhadap pelapor, kata Arist, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan LPSK agar bisa menurunkan tim. Senada dengan Dwi Ngai Sinaga, Arist juga mengingatkan pemerintah setempat bisa memberikan bimbingan dan pemahaman kepada masyarakat Samosir. Sehingga tidak terlibat dalam persoalan hukum.
“Melihat tingginya tingkat kriminalitas di Samosir kami berharap agar Pemkab Samosir bisa memberikan edukasi mendidik masyarakat. Bagaimana pun Samosir harus menjadi wilayah destinasi wisata yang ramah termasuk ramah kepada anak,” tutup Arist.
reporter | Jermi Taran
