topmetro.news – Pengusaha transportasi di Medan, Jumongkas Hutagaol, sangat mendukung apa yang jadi harapan Presiden RI Joko Widodo soal terminal yang nyaman dan aman. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi harapan seluruh pengguna terminal, baik pengusaha angkutan umum hingga ke pengemudi, dan tentunya para penumpang.
“Sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Jokowi bahwa dengan dibangunnya terminal megah, diharapkan mengubah ‘image’ terminal terdahulu, yang kotor dan banyak preman. Tentu saja harapan Pak Jokowi itu sangat sesuai dengan keinginan kita selaku pengusaha angkutan umum. Karena keberadaan terminal yang aman dan nyaman sangat mendukung berkembangnya penggunaan transportasi umum atau massal, sebagaimana harapan Pak Presiden,” kata Jumongkas, Minggu (12/2/2023).
Hanya saja JH, sapaan akrab Jumongkas Hutagaol, merasa pesimis, apa yang jadi harapan Presiden dan seluruh pengguna terminal, bisa terwujud sepenuhnya. “Iya. Saya meragukan implementasi atau pelaksanaannya di terminal. Bahkan mungkin pesimis. Kenapa? Yang saya lihat di sini adalah soal hirarki kinerja antara Kemenhub RI melalui BPTD yang mengelola terminal dengan Dinas Perhubungan Sumut maupun Medan,” jelasnya.
“Kemenhub sudah menyediakan terminal dengan berbagai fasilitasnya. Tapi kan soal izin trayek ada di Dinas Perhubungan, baik Sumut atau Medan. Dengan artian, dinas ini yang mengatur dan mengawasi seperti apa angkutan atau bus yang keluar masuk. Dinas yang mengetahui, apakah trayek itu berangkat dari Kota Medan ke daerah-daerah tujuan atau sebaliknya, atau hanya izin lintas saja,” lanjut JH.
Pengawasan
Ia mencontohkan AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) atau AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) yang dengan trayeknya hanya melintasi Kota Medan. “Misalnya trayek dari Tarutung ke Stabat. Mereka kan hanya melintasi Medan. Sehingga bisa menurunkan menaikkan penumpang di Terminal Amplas,” ujar Direktur Utama PT Medan Bus Transport yang mengelola Trans Metro Deli ini.
Tapi yang izin dari Kota Medan menuju daerah lain atau sebaliknya, kata JH berbeda lagi. “Bus yang akan berangkat dari Kota Medan harus dalam keadaan kosong sampai di Terminal Amplas. Tidak boleh membawa penumpang dari pool atau loket. Sebaliknya, yang tiba di Terminal Amplas harus mengosongkan penumpang. Bus tidak boleh membawanya ke pool atau loket. Artinya tidak ada naik dari pool atau loket atau tengah jalan. Juga tidak boleh turun di pool atau loket. Kalau bisa naik dari tengah jalan atau loket berarti sama saja seperti AKAP atau AKDP yang punya izin melintas,” paparnya.
Hal-hal seperti inilah, yang menurut JH, mesti menjadi perhatian. Harus makin tegas penegakan aturannya sejalan dengan keberadaan Terminal Amplas yang sudah megah dan modern. Sehingga menurutnya, semua menjadi saling sinergi dan mendukung, antara fasilitas dengan penegakan dan pengawasan izin trayek.
“Harus jelas dan tegas penindakan bagi siapa saja yang melanggar aturan,” tandasnya.
Hal lain yang menurutnya ‘krusial’ adalah keberlangsungan Terminal Amplas ke depan. Sebab kalau kemudian angkutan maupun bus bebas mengambil penumpang di seputar terminal, maka akan sia-sia keberadaan bangunan megah itu. “Saya kita ini jadi ranah Dinas Perhubungan Sumut dan Medan soal penertiban angkutan baik di loket maupun persimpangan, seperti di Fly over Amplas. Artinya, kalau sudah keluar terminal tidak boleh menaikan penumpang di seputar terminal,” katanya.
Namun sekali lagi JH menyampaikan keraguannya soal keberlangsungan Terminal Amplas ini. “Sebelumnya ini kan terminal kan juga sudah besar. Hanya bahasa kelas yang berbeda. Lalu lenapa dulu tidak menjadi tidak berfungsi? Okelah. Kita lihat belakangan ini, dengan solidnya TNI dan Polri, sepertinya masalah preman sudah berkurang. Lalu soal memaksimalkan terminal sesuai fungsinya, bagaimana?” tanyanya.
Peran Organda
Saat ditanyakan terkait peran Organda baik Sumut maupun Medan, JH juga mengaku apatis. “Kenapa saya apatis? Kita lihat saja bagaimana kondisi di lapangan selama ini. Bagaimana soal pelanggaran izin trayek. Bagaimana bus yang ‘ngetem’ atau mengambil penumpang bukan pada tempatnya. Apakah yang terjadi saat ini sudah menunjukkan bahwa Organda Sumut atau Medan ada? Saya kira masyarakat dapat menilai,” katanya.
“Yang paling mengherankan adalah, ketidakhadiran mereka saat peresmian Terminal Amplas oleh Presiden RI. Itu kan ‘gawean’ mereka. Dan yang meresmikan adalah presiden. Kalau kedatangan presiden juga gak punya arti bagi mereka, bagaimana pula kita berharap mereka akan memperhatikan kepentingan masyarakat?” lanjut JH.
Kemudian mengenai statemen Kadishub Medan Iswar Lubis yang menyebut akan mendorong perusahaan bus menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Amplas, karena pool hanya untuk penjualan tiket (loket), JH mengapresiasinya. “Namun, jangan hanya pernyataan saja, seperti orang berdoa. Harus ada aksi nyata. Dan saya kira masyarakat juga tahu, apakah ada aksi atau tidak,” tandasnya.
JH juga menanggapi pernyataan Kadishub Medan yang mengatakan terus berkolaborasi dengan Provinsi Sumut dan Balai Perhubungan Darat. “Iya baguslah. Tapi kolaborasi ini seperti apa. Apa selama ini tidak berkolaborasi, termasuk soal pengawasan, sehingga banyak pelanggaran?” tutupnya.
reporter | Jeremi Taran
