topmetro.news – Ribuan guru honorer di Kabupaten Langkat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Langkat, Rabu (27/12/2023).
Aksi ribuan guru honorer SDN dan SMPN se-Kabupaten Langkat ini dipicu atas dugaan adanya oknum-oknum guru yang melibatkan K3S di masing-masing Kecamatan menjadi makelar penentu nilai kelulusan ujian tambahan honorer P3K.
Hal ini terungkap saat para guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi guru di masing-masing sekolah dan memperoleh nilai tinggi saat mengikuti penerimaan serta ujian yang dilaksanakan BKN Pusat, akhirnya dinyatakan tidak lulus. Bahkan nilai yang tertera di Sertifikat dari BKN saat di download berubah menjadi berkurang jauh dan dinyatakan tidak lulus.
Sementara, banyak guru-guru siluman yang secara fisik tidak ada serta guru-guru honorer yang baru 2 tahun namun namanya tiba-tiba terdaftar lulus menjadi honorer P3K.
Aksi ribuan guru honorer tersebut diterima Plt. Bupati Langkat H. Syah Afandin dan disambut masuk ke Ruang Pola Pemkab Langkat.
Dari tanya jawab yang dilakukan kepada sejumlah perwakilan guru honorer, Syah Afandin juga kurang memahami mengapa nilai para guru honorer tersebut bisa berkurang dan dinyatakan tidak lulus ujian formasi P3K.
Bahkan, para guru honorer tersebut mempertanyakan mengapa ada guru swasta dari sekolah terpencil bisa dengan mudah mendapatkan Surat Tugas dari Dinas Pendidikan dan bisa lulus serta terdaftar dalam Dapodik untuk ditugaskan di sekolah-sekolah Negeri.
“Kami yang sudah mengabdi menjadi guru honorer selama 15 sampai 18 tahun, sangat sulit mendapat Surat Tugas dari Dinas Pendidikan. Bahkan, dari fakta yang terjadi ada oknum yang berstatus karyawan pabrik bisa lulus P3K. Kami merasa tidak mendapatkan keadilan dan terus terzolimi,” ujar Siti Fadilah yang sudah 16 tahun mengajar di SMPN 1 Salapian.
Di dalam forum tersebut, Siti Fadilah juga mengungkapkan jika ada oknum-oknum guru bekerjasama dengan mudah memindahkan Dapodik bekerjasama dengan operator.
“Ini dimaksudkan agar mudah mengusulkan para guru siluman tersebut setelah lulus ditempatkan di sekolah-sekolah guru-guru honorer yang dinyatakan tidak lulus.
Sementara itu, usai kegiatan membahas keluh kesah para guru honorer tersebut, beberapa guru honor yang masih bertahan mengakui jika mereka sebelum diumumkan hasil ujian dari BKN Pusat, ada oknum-oknum guru yang menghubungi terkait permintaan sejumlah uang antara Rp40 juta-Rp70 juta agar bisa lulus saat tes tambahan yang dilaksanakan BKD bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
“Itu benar. Bahkan saat ada rencana aksi ini, pihak Ketua K3S mengechat para Kepala Sekolah untuk melarang guru honor ikut aksi. Dengan ancaman, bagi guru honor yang ikut dalam aksi akan dicoret namanya saat pelaksanaan pendaftaran penerimaan honorer P3K tahun depan,” ujar mereka.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Langkat Dr.H.Saiful Abdi SH SE MPd saat dikonfirmasi terkait adanya surat sakti dari Kepala BKD Langkat yang ditujukan kepada Kadis Pendidikan agar guru honorer wajib mengikuti ujian lokal penambahan nilai penentu kelulusan para guru honorer meski nilainya tinggi.
Saiful membantah, jika ada oknum-oknum guru yeng ditunjuk Ketua K3S sebagai syarat untuk kelulusan honorer P3K bersedia menyerahkan dana pelicin bervariasi sekitar Rp40 juta yang akan diserahkan langsung ke Kadis Pendidikan. Kemudian uang siluman itu akan diserahkan ke BKD.
“Gak ada itu, gak ada itu,” ujar Saiful sembari berlalu.
reporter | Rudy Hartono
