topmetro.news – Anggota DPRD Medan Binsar Simarmata, menyambut positif penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurutnya, kebijakan zonasi selama ini telah menimbulkan berbagai persoalan, terutama bagi calon siswa dan orangtua.
“Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang menghapus sistem zonasi. Selama ini, kebijakan ini memang sering menimbulkan masalah,” kata Binsar kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/11/2024).
Menurut politisi Partai Perindo ini, sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Meskipun tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan, namun kenyataannya sering kali menyebabkan kesulitan bagi calon siswa.
“Keuntungannya, sistem zonasi memang bisa mengakomodasi peserta didik. Namun, masalahnya muncul ketika ada siswa yang tinggal dekat dengan sekolah unggulan tapi tidak bisa masuk karena tidak memenuhi kriteria prestasi atau jarak. Begitu juga masalah alamat yang tidak sesuai. Oleh karena itu, kami mendukung penuh penghapusan sistem zonasi ini,” ujar Binsar.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Kota Medan lainnya, Lailatul Badri, yang juga mendukung keputusan pemerintah untuk menghapus sistem zonasi.
“Kami sangat mengapresiasi keputusan ini. Sistem zonasi selama ini menimbulkan kegaduhan yang sering dilaporkan kepada saya,” kata politisi PKB ini.
Lailatul menjelaskan, meskipun tujuan sistem zonasi untuk pemerataan, kenyataannya kebijakan ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah manipulasi data, seperti penambahan anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) untuk memenuhi syarat zonasi.
“Sistem ini juga memunculkan praktik jual beli bangku dan tempat tinggal agar bisa masuk dalam zona tertentu. Selain itu, banyak sekolah yang kekurangan murid karena sistem zonasi ini,” ungkap Lailatul.
Meski begitu, Lailatul menegaskan bahwa penghapusan sistem zonasi harus diikuti dengan kebijakan baru yang lebih baik, yang tentu saja akan diserahkan kepada keputusan pemerintah.
“Kami mendukung penghapusan sistem zonasi. Bagaimana sistem baru ini nantinya, akan kami serahkan sepenuhnya pada keputusan pemerintah,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka juga menyampaikan dukungannya terhadap penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Gibran mengungkapkan, saat menjabat Wali Kota Solo, ia sering menerima keluhan terkait kebijakan zonasi.
“Tiap tahun, keluhan yang sama selalu muncul. Ada perpindahan domisili menjelang PPDB. Hal ini perlu dikaji ulang,” kata Gibran.
reporter | Thamrin Samosir
