topmetro.news – Salah satu Mesin Penggerak Pembangunan Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Oleh karena itu APBD harus dikelola secara sehat, sehingga mampu mendanai seluruh program prioritas Pembangunan Kota yang sudah ditetapkan sekaligus menjadi Stimulus Perekonomian Kota.
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sehat pada dasarnya memiliki beberapa dimensi pokok mulai tahapan/penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, dimana seluruh prosesnya harus berbasis Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota melalui leading sektornya beberapa OPD seperti BKAD dan Bappeda dalam Tim TAPD, harus nampu mengelola siklus APBD secara partisipatif, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan APBD sehat yang berorientasi kepada kemajuan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Demikian dikatakan Walikota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution melalui Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan, Zulkarnain Lubis baru baru ini.
Dikatakan, untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah maka secara nasional, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri menerapkan instrumen evaluasi yang disebut dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang setiap tahun dilakukan pengukurannya untuk seluruh Kabupaten/Kota secara nasional, dengan berbagai kategori tertentu seperti daerah, Kota/Kabupaten fiskal tinggi, sedang dan rendah. Kota Medan sendiri merupakan Kota dengan Kategori Fiskal Tinggi.
“Syukur alhamdulillah, berdasarkan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 untuk kategori kota dengan kapasitas fiskal tinggi, sesuai dengan pengumuman dan acara penghargaan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 2024, Pemerintah Kota Medan mendapatkan penghargaan sebagai Kota dengan Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik Secaranasional dalam kelompok kategori kapasitas Fiskal Tinggi, “tuturnya.
Penghargaan ini, tentunya berkat komitmen yang tinggi Pemerintah Kota Medan untuk selalu menempatkan kepentingan masyarakat guna dapat meningkatkan kesejahteraan dengan Pelayanan Publik yang lebih baik.
Penghargaan ini, sebut Zulkarnain tentunya juga merupakan apresiasi Pemerintah Pusat Kepada Kota Medan, yang telah menerapkan siklus APBD dan Pengelolaan APBD yang sehat dan berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan ini kata dia lagi, tentunya juga berkat partisipasi luas seluruh Stakeholder Kota, baik pada tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, termasuk tentunya dukungan penuh DPRD Kota Medan.
“Penghargaan ini juga tentunya menjadi motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh Stakeholder untuk menyelenggarakan siklus APBD dan pengelolaan APBD yang berbasis kesejahteraan dengan prinsip Partisipatif, Transparan Dan Akuntabel, pada masa yang akan datang,”pungkasnya.
Penulis | Erris/ril
