topmetro.news, Batubara – Kevakuman jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batubara dari Partai Gerindra menimbulkan polemik. Pernyataan dari beberapa oknum yang mengklaim diri sebagai kader partai, memicu tanggapan balik dari Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPC Partai Gerindra Batubara Athar.
Athar membantah soal tudingan adanya kegagalan dalam proses pengisian jabatan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPC Gerindra Batubara telah mengajukan usulan calon Wakil Ketua DPRD kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sesuai aturan partai dan Undang-Undang MD3. Keputusan akhir, kata Athar, berada di tangan DPP.
Ia mengungkap beberapa oknum yang bersuara keras sebagai mantan pengurus yang tidak lagi terdaftar dan diduga dilatarbelakangi kekecewaan pasca Pilkada Batubara 2024. Athar mempertanyakan sikap mereka yang baru angkat bicara sekarang, khususnya mengingat ketidakpatuhan mereka terhadap keputusan partai dalam Pilkada lalu.
Ia menekankan bahwa jalur yang tepat untuk menyampaikan aspirasi adalah melalui komunikasi resmi dengan DPC atau pengurus partai lainnya, bukan melalui media. Athar juga menjelaskan bahwa dari empat oknum tersebut, hanya satu yang tercatat sebagai penasehat partai di DPC Gerindra Batubara.
Namun, penasehat tersebut juga terbukti tidak mematuhi keputusan DPP untuk mendukung pasangan calon Bahar Siagian – Syafrizal dalam Pilkada 2024. Athar menyayangkan sikap oknum tersebut dan menegaskan bahwa hanya DPD Sumut dan DPP yang berwenang menilai kinerja DPC Gerindra Batubara.
Ia berharap polemik ini tidak berlarut dan dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Pernyataan Athar ini memberikan gambaran dinamika internal Partai Gerindra Batubara dalam konteks pengisian jabatan publik. Proses pengusulan yang telah dilakukan ke DPP menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.
reporter | Bimais Pasaribu
