topmetro.news, Medan – Kajati Sumut Dr Harli Siregar SH MHum melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (12/8/2025). Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan instansi Pemerintah Sumatera Utara .
Dalam kunjungan tersebut, Dr Harli Siregar menyampaikan bahwa hubungan erat antara Kejaksaan dan Pemerintah Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran di semua jajaran OPD Pemprovsu bisa berjalan dengan baik. Dan apabila ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, dapat ditindaklanjuti secara optimal dalam penegakan hukum, sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif,” ujarnya.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sangat mengapresiasi kunjungan Kajati Sumut sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergi lintas sektor.
“Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum, khususnya dalam mengawal keuangan negara agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda silaturahmi lintas sektoral yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Sumut untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga strategis.
“Harapannya, kolaborasi yang terjalin dapat mempercepat penyelesaian permasalahan hukum terkait pengelolaan keuangan negara, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tandasnya.
Lanjut Bobby Nasution, Pemprovsu tentunya berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran di OPD. Artinya, semua jajaran harus memahami kerja tupoksi masing-masing, termasuk penggunaan anggaran sampai ke desa-desa, sehingga dengan menyatukan persepsi sebagai ‘justice’ yang ada di program kejaksaan respirasi bisa berjalan dengan baik.
“Kita harapkan kerjasama antara pihak APH dengan Pemprovsu bisa berjalan dengan baik, sehingga para OPD bisa menggunakan anggarannya dengan baik,” ujar Bobby.
Sementara terkait soal penangan di Satgas Perkebunan maupin Kehutanan, kata Bobby, antara Pemprovsu dan kejaksaan akan mengadakan MoU untuk ke depannya.
penulis | Erris JN
