topmetro.news, Medan – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus SE MAP menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dikembalikan kepada DPRD. Ia menilai langkah tersebut sebagai kemunduran demokrasi dan perampasan hak rakyat untuk memilih pemimpin daerah.
“Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi, merampas hak pilih rakyat. PDIP tegas menolak segala upaya yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini,” ujar Robi Barus, Jumat (9/1/2026).
Robi menekankan, tidak ada alasan yang cukup untuk mengganti pilkada langsung dengan pemilihan oleh DPRD, termasuk alasan tingginya biaya pelaksanaan. Menurutnya, menjaga hak rakyat dalam memilih pemimpinnya adalah hal yang tak ternilai.
“Rakyat Indonesia berjuang keras agar pilpres dan pilkada dilakukan langsung. Hak itu harus dihormati. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apa pun. Biarkan mereka merdeka memilih,” tegas Robi.
Terkait isu korupsi di kalangan kepala daerah hasil pilkada langsung, Robi menegaskan, mengganti sistem pilkada tidak otomatis menjamin bebas korupsi. “Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang dibasmi, bukan lumbungnya yang dibakar. Tidak ada kebijakan sempurna, tapi merampas hak rakyat jelas salah,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
