topmetro.news, Medan – Bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meninggalkan luka dan trauma panjang bagi masyarakat. Selanjutnya mengemuka, bahwa kebijakan pemerintah ke depan, khususnya terkait lingkungan hidup, harus berubah signifikan.
Pemikiran ini muncul dari Ketua Umum DPP HBB (Horas Bangso Batak) Lamsiang Sitompul SH MH, sebagaimana disampaikannya kepada media, Rabu (21/1/2026). Ia menyebut, semua kebijakan ke depan, termasuk soal ekonomi, harus memperhatikan aspek lingkungan hidup.
“Jadi kelestarian lingkungan harus kita utamakan, baru mengambil manfaat secara ekonomi. Jangan lagi kita mengorbankan lingkungan, seakan-akan tidak peduli kerusakan lingkungan demi peningkatan ekonomi. Itu tidak boleh. Kita harus tetap menjaga lingkungan. Kalau lingkungan lestari, ekonomi pasti bangkit,” papar pengacara ini.
Lamsiang juga menyoroti soal tata ruang dan wilayah. “Saya pikir ke depan, pemerintah harus juga mempertimbangkan kembali atau mengubah rencana umum tata ruang dan tata wilayah, yang selama ini menurut saya, sudah salah. Kenapa? Ada perkebunan yang memikirkan cabang sedemikian besar, yang telah terbukti merusak lingkungan. Ada penerbangan kayu alam yang dipastikan jadi penyebab kerusakan lingkungan. Ini harus jadi pemikiran,” ujarnya.
Terkait bencana yang baru terjadi, ia menyebut, selain harus mengubah arah kebijakan nasional, empat tahapan pascabencana musti berjalan. “Yakni yang pertama penutupan perusahaan perusak lingkungan. Kedua penindakan secara pidana, yang ketiga ganti rugi, dan yang keempat pemulihan,” jelas Lamsiang.
Semua proses, lanjutnya, harus melibatkan masyarakat. Karena sesuai dengan Pancasila, bahwasanya keadilan sosial adalah bagi seluruh Rakyat Indonesia. “Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, bumi dan air serta kekayaan dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” sebutnya.
Lamsiang pun mengingatkan, bahwa dalam Pembukaan Konstitusi dikatakan, tujuan dari negara adalah memajukan kesejahteraan umum. “Jadi kalau lingkungan lestari, maka masyarakat umum sejahtera. Kalau selama ini kan, masyarakat umum dipinggirkan. Dan yang diprioritaskan adalah pengusaha, kapitalis, dan oligarki. Ini yang membuat masyarakat terpinggirkan dari semua sumber daya itu. Sehingga masyarakat semakin terpuruk ke depan,” paparnya.
Terakhir ia menyebut, pemerintah harus mengutamakan agar manfaat ekonomi itu dinikmati masyarakat bawah. “Kalau masyarakat bawah sudah sejahtera, secara langsung itu akan menghasilkan ‘multiplayer effect’ untuk pembangunan ekonomi secara nasional. Saya pikir, dalam semua program ini masyarakat juga harus dilibatkan,” tandasnya.
reporter | Raja P Simbolon
