topmetro.news, Medan – Rencana pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan mendapat perhatian serius DPRD Medan.
Pasalnya, proyek transportasi yang digagas Kementerian Perhubungan tersebut berpotensi membebani APBD Kota Medan hingga sekitar Rp500 miliar per tahun untuk biaya operasional.
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, mempertanyakan kesiapan anggaran Pemko Medan jika jumlah armada BRT nantinya mencapai sekitar 250 unit.
Menurut Paul, saat ini saja Pemko Medan telah menanggung beban anggaran sekitar Rp81 miliar per tahun untuk pengoperasian 60 bus listrik.
“Untuk saat ini saja dengan pengoperasian 60 bus listrik, Pemko Medan harus defisit anggaran sekitar Rp81 miliar. Konon nanti proyek BRT harus memenuhi 250 unit bus, maka Pemko Medan harus defisit sekitar Rp500 miliar. Bagaimana kajiannya ini?” ujar Paul saat rapat evaluasi triwulan II bersama Dinas Perhubungan Medan, Senin (31/8/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Medan itu dihadiri sejumlah anggota dewan serta Kepala Dinas Perhubungan Medan Irsan Idris Nasution bersama jajaran.
Paul menegaskan, rencana tersebut harus dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Jangan sampai pengembangan transportasi umum justru mengurangi kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan masyarakat lainnya.
“Kita harus memperhatikan kemampuan APBD Pemko Medan. Jangan gara-gara penambahan bus proyek BRT sehingga bobol anggaran. Beban ditanggung APBD Pemko Medan,” tegasnya.
Karena itu, Komisi IV merekomendasikan Pemko Medan melakukan kajian ulang sebelum mengambil keputusan. DPRD juga meminta dilibatkan dalam pembahasan, khususnya menyangkut skema pembiayaan dan penggunaan APBD.
Paul meminta Pemko Medan mencari skema kerja sama yang tidak membebani keuangan daerah. Bahkan, menurutnya, pemerintah pusat perlu ikut menanggung biaya operasional proyek tersebut.
“Harus dicari solusi atau minta beban itu ditanggung Kementerian,” ujarnya.
Sementara itu, Kadishub Medan Irsan Idris Nasution membenarkan adanya rencana penambahan armada untuk mendukung proyek BRT hingga sekitar 250 unit. Namun, skema pembiayaan penambahan armada dan operasionalnya hingga kini belum diputuskan.
“Pemko Medan sedang berusaha koordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar beban itu tidak ditanggung Pemko Medan,” kata Irsan.
Irsan menjelaskan, proyek BRT ditargetkan rampung pada Juli 2027. Kehadiran transportasi massal tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan Kota Medan dalam jangka panjang dengan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
reporter | Thamrin Samosir
